Jadi Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid: Jangan Sampai Ada Satu Pihak Swasta yang Kuasai Jutaan Hektare Tanah

Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melantik 53 jajaran Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Turut dilantik, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang juga dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Setelah pelantikan, Nusron Wahid menyampaikan sejumlah arahan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan, Prabowo memberi arahan terkait penataan kembali penguasaan tanah, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan.

Hal ini disebut sebagai Reforma Agraria, sebuah program strategis nasional yang telah berlangsung sejak pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

“Pemerintah harus mengutamakan prinsip keadilan, prinsip pemerataan, prinsip keberlanjutan, jangan sampai ada satu pihak swasta yang menguasai jutaan hektare tanah di Indonesia, tapi ada petani yang kesulitan mencari tanah,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN di Jakarta.

Selain Reforma Agraria, Presiden Prabowo Subianto juga berpesan untuk segera melaksanakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. “Yang kedua, pemanfaatan tanah negara yang telantar dan ketiga, penyelesaian sengketa,” tutur Nusron Wahid.

Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN hadir didampingi sang istri, Dily Rosi Timadar. Usai pelantikan, keduanya disambut oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis beserta jajaran.

Profil Nusron Wahid

Sebelum dilantik menjadi menteri ATR/Kepala BPN, Nusron sudah lima kali terpilih menjadi anggota DPR RI. Sebelumnya, Nusron pernah dipercaya menduduki posisi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) periode 2014-2019.

Pria kelahiran Kudus, 12 Oktober 1973 ini pernah menjadi pengajar di Universitas Indonesia (UI), Wartawan Bisnis Indonesia hingga peneliti di Lembaga Pranata Pembangunan VI dalam rentang tahun 1995-1999.

Seperti dikutip dari laman resmi Partai Golkar, Nusron juga pernah menjadi staf ahli di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 2000-2001, dan staf ahli di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan pada 2001-2002. Nusron juga aktif berorganisasi di Nahdlatul Ulama (NU).  

Nusron menyelesaikan studi di UI pada tahun 1998. Dia pernah menjadi Ketua Lembaga Kajian dan SDM PUNU Jakarta pada 1998-2000, sekaligus Ketua Lembaga Kajian dan SDM Pengurus Cabang NU Depok pada tahun yang sama.

Kemudian, dia bergabung dengan Partai Golkar dan menduduki jabatan koordinator bidang agama pada DPP Partai Golkar periode 2004-2009.

Nusron pertama kali dipilih menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan Jawa Tengah II yang mencakup Kabupaten Demak, Jepara dan Kudus.  

Kemudian, Nusron kembali terpilih untuk periode 2009-2014 dan periode 2014-2019.

Namun, pada periode ketiga ini, Nusron tidak bisa menjalani tugasnya sebagai wakil rakyat secara penuh karena dilantik menjadi Kepala BNP2TKI oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 27 November 2014.

Menyelesaikan tugasnya sebagai Kepala BNP2TKI, pada 2019, Nusron Wahid kembali maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) dan melenggang ke Senayan.

Salah satu prestasinya sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 adalah menjadi ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR. Kemudian, pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024, Nusron Wahid kembali maju sebagai caleg DPR RI dan terpilih.

Selain sebagai anggota DPR RI, Nusron Wahid juga pernah menjadi ketua umum Gerakan Pemuda Ansor periode 2011-2016, dan Pengurus PB Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) periode 2012-2019. ***