Parah! Israel Hanya Mengizinkan Sepertiga Bantuan Kemanusiaan Masuk Gaza

Jakarta, INDONEWS.ID--Selama seminggu terakhir krisis kemanusiaan yang menimpa warga Palestina di Jalur Gaza semakin memperihatinkan.

Selain karena tempat penampungan yang tidak memadai di tengah cuaca musim dingin, juga karena Israel hanya membolehkan sepertiga bantuan kemanusiaan seperti makanan dan obat-obatan dizinkan masuk Gaza.

Juru bicara Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) Stephane Dujarric menyampaikan, dari 129 misi yang direncanakan, hanya sekitar sepertiga yang disetujui oleh otoritas Israel.

Sementara sisa dari misi itu, kata Stephane, ditolak dan dihalangi atau dibatalkan karena alasan keamanan atau logistik.

Kepada media Anadolu, Stephane menjelaskan bahwa memasuki musim dingin, warga Palestina sangat membutuh tempat tinggal yang layak.

"Dengan musim dingin yang semakin dekat, rakyat Palestina di seluruh Jalur Gaza sangat membutuhkan tempat perlindungan yang memadai untuk melindungi mereka dari hujan dan dingin," kata Stephane, Sabtu (23/11).

"Mitra kami mendistribusikan tenda dan terpal secepat mungkin, tetapi hanya sebagian kecil dari pasokan yang dibutuhkan yang diizinkan masuk ke Gaza," sambungnya.

Diketahui, ratusan ribu warga Palestina saat ini ditampung di tenda-tenda sementara atau gedung-gedung yang rusak dan tidak memadai untuk mendapatkan perlindungan.

Di di Gaza utara, militer Israel masih melancarkan serangan dan memblokade bantuan bagi para pengungsi.

Data terbaru PBB menunjukkan, lebih dari 36.000 terpal dan 58.000 alat penyegel telah diperoleh. Namun, kata Stephani, semua itu masih tertahan di luar Gaza, menunggu persetujuan masuk.

"Persediaan ini bermanfaat bagi lebih dari 76.000 keluarga, atau sekitar 400.000 orang," katanya.

PBB dan sejumlah organisasi kemanusiaan berulangkali mendesak agar dibuka akses tanpa hambatan untuk mengirimkan bantuan ke Gaza.

PBB dan LSM memperingatkan konsekuensi yang buruk bagi penduduk sipil jika akses tetap dibatasi.

Sementara itu, pada Kamis pekan ini, Mahkamah Pidana Internasional atau ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu.

ICC juga memerintahkan penangkapan mantan Menteri Pertahahan Yoav Gallant atas kejahatan perang di wilayah Palestina, termasuk Gaza.

Keduanya dinilai paling bertanggung jawab atas korban puluhan ribu warga Palestina sejak Oktober tahun lalu.