Nasional

Capai Asta Cita Indonesia, Prof Nurliah Nurdin Bawakan Materi soal Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi di Lokakarya BSKDN Kemendagri

Oleh : Rikard Djegadut - Minggu, 08/12/2024 20:45 WIB


Jakarta, INDONEWS.ID - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN)  Kemendagri menyelenggarakan Lokakarya Nasional yang bertajuk Lokakarya Nasional dengan tema  "Peran Strategi Kebijakan Serta Linieritas Kebijakan Pusat & Daerah" Pada Jumat, 6 Desember 2024.

Kegiatan ini mendatangkan pembicara dari berbagai Lembaga yang relevan dengan tujuan peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas penyusunan strategi kebijakan di tingkat pusat dan daerah dalam arah kebijakan kementerian dalam negeri dan di hadiri peserta nasional, yang berjumlah sekitar 500-700 orang, diselenggarakan secara luring di Novotel Jakarta.

Kegiatan ini dirancang sebagai platform yang memfasilitasi pertemuan, berbagi  ide, dan membangun kemitraan yang berkelanjutan demi kemajuan bangsa. Acara ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antar pemangku kepentingan serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas layanan publik di seluruh Indonesia.

Dalam kegiatan ini, dibahas arah kebijakan Kementerian Pemerintahan Dalam Negeri, yang mencakup strategi-strategi penguatan peran dan hubungan kerja antara BSKDN dan pemerintah daerah.

Adapun tema dari ketiga sesi diskusi panel adalah tekait arah Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Strategi Linieritas Kebijakan Pusat - Daerah dalam rangka Menyukseskan Asta Cita; sinergi Kebijakan Strategis Menuju Indonesia Emas 2045 melalui Implementasi Asta Cita; dan Fasilitasi Kemitraan Stategis Pemerintah Daerah.

Pada Sesi ke-2 yang dimulai pukul 13:00 di dengan materi dari Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (H. Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phil.) membawakan materi “Grand Design Pengentasan Kemiskinan Menuju Indonesia Emas 2045”; Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI (Prof. Dr. Eng. Eniya Listiani Dewi) mengangkat tema “Arah Kebijakan dan Strategi menuju Kemandirian Energi melalui Energi Baru dan Terbarukan” ;

Kepala Badan Gizi Nasional (Prof. Dr. Ir. Dadan Hindayana) menyebutkan “Strategi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mewujudkan Pemerataan Gizi Nasional” ; Staf Khusus Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri RI  (Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D) membahas tentang “Strategi penyusunan Rekomendasi Kebijakan Daerah dan Penguatan Kelembagaan BRIDA”, dan Direktur STIA LAN (Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA) membawakan materi “Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi”.

Nurliah memaparkan Konsep Reformasi Birokrasi berfokus pada pendekatan yang lebih fleksibel, responsif, dan efisien dalam layanan publik, berupaya menggantikan pola birokrasi tradisional yang hierarkis dan cenderung kaku dengan berfokus pada responsivitas, desentralisasi, dan efisiensi melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan prinsip utama reformasi birokrasi: Fokus pada responsivitas; desentralisasi; dan efisiensi melalui pemanfaatan teknologi digital.

Dalam paparannya, Nurliah menyampaikan Realitas Reformasi Politik Hukum Birokrasi yang terjadi di Indonesia pada masa ini: Desentralisasi yang tidak merata; Ketergantungan Daerah pada Pemerintah Pusat; Konflik Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Penyalahgunaan Kewenangan dan Korupsi.

Dengan posisi Bikrokrasi Indonesia di tingkat Internasional, misal UN E-Government Development Index (EGDI)  adanya kenaikan peringkat dari 107 (2018) menjadi 64 (2024) menempatkan Indonesia pertama kalinya dalam negara dengan very high EGDI. Tak hanya itu, Gov Tech Maturity Index naik dari B menjadi A (2022).  (Kemenpan RB, 2024).

Akselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi dengan berfokus kepada:  penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual Presiden. (Kemenpan RB, 2024). Usaha ini telah memberi pengaruh pada peringkat E-Government Development Index (EGDI)  2024, di peringkat ke 64 dari 193 negara di dunia.

Namun, Reformasi Birokrasi dalam penerapan Meritokrasi dan Kompetensi dalam Pengangkatan Jabatan di Indonesia masih kuat adanya pengaruh politik dalam pengangkatan jabatan sehingga upaya merestrukturisasi jabatan di birokrasi belum sepenuhnya berhasil.

Jika dibandingkan dengan negara maju seperti di Jerman, sistem pengangkatan pegawai berbasis kompetensi dan meritokrasi dengan pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada nepotisme atau politisasi OECD Public Governance Reviews (2021), World Bank Public Sector Performance Review (2022),lanjut Nurliah.

Tentu saja dukungan kepada pemerintahan dan birokrasi yang agile dan mampu memberikan pelayanan publik yang diharapkan masyarakat bertumpu pada kepemimpinan Pak Prabowo. Oleh karena itu, menurutnya,  beberapa langkah yang harus segera dilakukan Reformasi Birokrasi dalam Kabinet Merah Putih di Indonesia melalui digitalisasi layanan pemerintah (e-Government) diimplementasikan untuk meningkatkan aksesibilitas, mempercepat proses, dan meningkatkan transparansi.

Contohnya adalah layanan berbasis aplikasi seperti e-Samsat, e-KTP, serta pengembangan sistem e-budgeting dan e-procurement untuk mencegah korupsi. Kabinet Merah Putih memiliki tujuan dalam reformasi birokrasi diantaranya: mendukung daya saing ekonomi nasional; meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi; meningkatkan kualitas pelayan public; dan mengurangi praktik korupsi dan memperkuat integritas ASN.

Melalui diskusi ini,  diharapkan tercipta sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Keikutsertaan peserta dalam acara ini akan memberikan nilai tambah dalam memperkaya diskursus tentang masa depan reformasi birokrasi, yang merupakan salah satu pilar penting dalam membangun bangsa.

 

 

Artikel Lainnya