Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitasa Padjajjaran (UNPAD), Bandung, Dr. Darmansjah Djumala. (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), semacam polisi patroli laut, melakukan tindak kekerasan terhadap lima pekerja migran Indonesia di Tanjung Rhu, Pulau Carey, Selangor, Malaysia, 24 Januari 2025. Akibat kejadian itu, satu tewas dan empat luka-luka.
Terakhir pekerja migran yang tewas, diberitakan bahwa sudah diserahkan ke keluarga di Jalan Nelayan, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau untuk dimakamkan pada 29 Januari 2025.
Pernyataan resmi aparat Malaysia menyebutkan kelima pekerja migran itu melakukan perlawanan ketika aparat Malaysia melakukan pengejaran di perairan Pulau Carey sehingga mereka melepaskan tembakan.
Pernyataan ini berlawanan dengan keterangan yang disampaikan oleh dua korban/pekerja migran yang masih dalam perawatan di rumah sakit Malaysia. Mereka mengungkapkan bahwa pihaknya tidak melakukan perlawanan dengan senjata tajam apa pun.
Terkait peristiwa penembakan ini, Kemlu telah mengirim nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia melalui KBRI Kuala Lumpur yang berisi desakan agar Malaysia menyelidiki kejadian penembakan tersebut.
Menlu Sugiono juga melalui pernyataan tertulis menyesalkan jatuhnya korban jiwa warga negara Indonesia dalam insiden penembakan yang dilakukan APMM tersebut. Karena itu, Menlu Sugiono mendorong investigasi menyeluruh terhadap insiden penembakan, termasuk dugaan adanya excessive use of force.
Menanggapi hal tersebut, dosen Hubungan Internasional FISIP Universitasa Padjajjaran (UNPAD), Bandung, Dr. Darmansjah Djumala, melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (29/1) malam, mengatakan bahwa peristiwa penembakan terhadap pekerja migran Indonesia bukan kali ini saja terjadi.
Mengutip data Migrant Care, Dr. Djumala mengatakan sejak 2005 sampai 2025, sudah ada 75 pekerja migran Indonesia meninggal di tangan aparat Malaysia tanpa melalui proses peradilan.
Dr. Djumala, yang pernah bertugas sebagai Duta Besar untuk Austria dan PBB di Wina itu, mengatakan memang hubungan Indonesia dan Malaysia mengandung sensitivitas cukup tinggi, utamanya dalam kaitan pekerja migran dan produk seni budaya.
”Karakter hubungan seperti itu sudah menjadi keniscayaan sebagai negara bertetangga. Sebab, tak ada negara di dunia ini yang bisa memilih siapa tetangganya, karena sudah ’given’ mengikuti takdir geografis yang sudah ditentukan,” katanya.
Namun demikian, hubungan baik antara dua negara bukan sesuatu yang bisa terjadi dengan sendirinya. ”Harus ada ikhtiar dari kedua belah pihak untuk memelihara dan mengembangkannya, tentu berdasarkan niat baik dan persahabatan,” tambah Dr Djumala.
Dr. Djumala, yang saat ini menjabat sebagai Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri ini mengatakan, kasus pekerja migran ini termasuk salah satu isu sensitif dalam hubungan bilateral Indonesia-Malaysia.
Karena itu, hubungan baik antara kedua tetangga ini bisa dipertahankan jika keduabelah pihak sama-sama bijak dalam menangani setiap permasalahan yang timbul.
Terkait dengan kasus penembakan pekerja migran ini, Dr. Djumala menandaskan meskipun Indonesia menghormati kedaulatan hukum Malaysia dalam memproses pekerja migran ilegal, Indonesia harus mendesak otoritas Malaysia bisa mengusut kasus tersebut secara tuntas dan transparan, dan memberi akses konsuler seluas-luasnya kepada Indonesia untuk mengetahui detail kasus penembakan itu.
“Demi menjaga hubungan baik jangka panjang antara Indonesia dan Malaysia, Indonesia mendesak agar Pemerintah Malaysia memberikan akses kekonsuleran dan kepastian hukum bagi para korban pekerja migran Indonesia. Malaysia harus mengusut tuntas dan transparan tragedi penembakan itu,” kata Dr. Djumala.*
