Nasional

Dinilai Absurd, Guru Besar UI Hikmahanto Juwana: Proposal Trump Harus Ditentang

Oleh : very - Rabu, 05/02/2025 13:33 WIB


Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof Hikmahanto Juwana. (Foto: Ist)

 

Jakarta, INDONEWS.ID - Setelah bertemu dengan PM Benyamin Nathanyahu, Presidien Trump memunculkan proposal mengambil alih Gaza dan merealokasi rakyat Palestina ke sejumlah negara tetangga.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana mengatakan, proposal ini sangat absurd karena mencabut hak rakyat Palestina untuk berada di Gaza, sangat berpihak pada Israel, dan berpotensi melanggar hukum internasional.

“Mencabut hak rakyat Palestina karena ini tidak dikonsultasikan pada rakyat Palestina bahkan memaksa agar rakyat Palestina keluar dari tanah mereka. Paksaan tidak menggunakan senjata tapi berupa pemanis untuk membangun kembali Gaza,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (5/2).

Proposal ini dinilai berpihak kepada Israel karena diharapkan dari Gaza tidak ada serangan-serangan mendadak dari Gaza ke Israel.

Bahkan bila dikosongkan dari rakyat Palestina bukan tidak mungkin Israel akan membuka pemukiman baru bagi warganya di Gaza dan tanah Palestina pun akan semakin hilang.

Hikmahanto mengatakan, pemerintah Israel pun pasca AS melakukan pemerintahan dapat mengambil alih dan memastikan Hamas lenyap, minimal Hamas tidak memiliki kendali atas Gaza.

Rektor Universitas Jenderal A. Yani ini mengatakan, proposal ini sangat memiliki potensi untuk bertentangan dengan hukum internasional.

Pertama, terkait larangan pemerintah untuk memaksa masyarakat keluar dari tempat kehidupannya sehari-hari. Kedua, bisa diklasifikasi sebagai penghilangan atas suatu etnis atau ethnic cleansing. Terakhir, sama sekali tidak mengindahkan berbagai resolusi di PBB yang menegaskan Gaza adalah tanah rakyat Palestina.

Oleh karena itu, ide absurd Presiden Trump harus ditentang oleh Pemerintah Indonesia dan semua komponen masyarakat di Indonesia.

“Bagi rakyat Palestina perjuangan mereka adalah untuk mendapatkan tanahnya kembali dan proposal Trump justru sebaliknya,” pungkasnya. *

Artikel Lainnya