TPNPB-OPM Ancam Serang Pos Militer Jika TNI Tak Tarik Pasukan dari Kampung di Puncak

Jakarta, INDONEWS.ID - Situasi keamanan di Kabupaten Puncak kembali memanas. Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) melalui juru bicaranya, Sebby Sambom, meminta agar Bupati Puncak Elvis Tabuni dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto segera menarik pasukan TNI dari sejumlah kampung yang berada di wilayah konflik.

“Kami akan melakukan penyerangan karena TNI masih kuasai kampung milik masyarakat sipil,” ujar Sebby dalam pernyataan tertulis, Rabu (4/6/2025).

Kampung yang dimaksud antara lain Kugibur, Tagalomanggen, dan beberapa kampung lain di Distrik Gome Utara, lokasi yang sebelumnya menjadi medan kontak senjata antara TPNPB dan aparat gabungan TNI-Polri.

Tak hanya menarik pasukan, TPNPB juga menuntut agar aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah tersebut dihentikan. Mereka menyebut Kabupaten Puncak sebagai “zona perang”, sehingga segala bentuk aktivitas ekonomi oleh pihak luar dinilai mengganggu dan membahayakan warga sipil.

Sebby turut meminta TNI tidak mendampingi warga sipil yang ingin kembali ke kampung mereka, seraya menuding pemerintah pusat bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa.

“Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI juga harus bertanggung jawab atas tewasnya warga sipil karena serangan udara yang dilakukan TNI,” tambah Sebby.

Dalam laporan sebelumnya, seorang warga sipil bernama Sole Mosip, warga Kampung Walenggaru, ditemukan tewas terbakar di rumahnya usai terkena ledakan saat terjadi kontak tembak pada Senin (26/5/2025). Seorang saksi menyebut korban meninggal akibat mortir yang diduga dijatuhkan TNI-Polri.

“Meninggal dunia akibat letusan bom udara yang menyebabkan rumah dan tubuh korban terbakar,” ungkap narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Narasumber itu meyakini masih ada warga sipil lain yang menjadi korban, namun upaya pencarian terhambat karena medan yang sulit dan pengawasan ketat aparat keamanan di lokasi.

“Kami mendesak investigasi oleh Komnas HAM dan lembaga independen lain, karena ada dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Kristomei Sianturi membantah penggunaan bahan peledak oleh TNI dalam operasi tersebut. Ia menyebut tuduhan itu sebagai bagian dari propaganda TPNPB-OPM untuk menekan keberadaan aparat di wilayah Papua.

“Itu hanya propaganda OPM untuk mendesak penarikan mundur TNI-Polri dari Papua,” ujar Kristomei pada Senin (26/5/2025).

Pihak lain yang dikonfirmasi, termasuk Bupati Puncak Elvis Tabuni, serta perwakilan dari TNI dan Satgas Damai Cartenz, belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan yang dilayangkan oleh TPNPB.