Jakarta, INDONEWS.ID - Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah membawa dampak serius terhadap sektor hotel dan restoran di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Hingga Mei 2025, tercatat sekitar 5.800 karyawan hotel dan restoran masih dirumahkan tanpa digaji, sebagian besar akibat minimnya kegiatan pemerintahan yang sebelumnya menjadi tulang punggung pemasukan sektor ini.
Ketua PHRI DIY, Deddi Pranowo Eryono, menyampaikan bahwa lesunya kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) menjadi faktor utama penyebab stagnasi di sektor perhotelan, khususnya hotel berbintang.
"Kami betul-betul ingin itu nyata dengan kembalinya kementerian-kementerian menggunakan fasilitas-fasilitas kami, sehingga kami bisa terangkat dan karyawan kami yang unpaid leave bisa kami panggil lagi," ujar Deddi.
Kegiatan MICE yang sebelumnya digelar di hotel-hotel di DIY praktis terhenti sejak pemerintah menerapkan efisiensi belanja. Padahal, kegiatan tersebut selama ini menjadi sumber pendapatan vital bagi industri perhotelan dan restoran lokal.
Menanggapi kondisi ini, Pemerintah Provinsi DIY menyambut baik sinyal positif dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang telah memberikan izin kepada pemerintah daerah untuk kembali menyelenggarakan kegiatan di hotel dan restoran. Tito menyebut kebijakan ini sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali sektor pariwisata dan perhotelan pasca-pandemi dan masa efisiensi.
"Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin karena saya sudah bicara langsung (dengan Presiden Prabowo)," kata Tito dalam acara Musrenbang NTB, Rabu (4/6).
Tri Saktiyana, Plh. Sekretaris Daerah DIY, menambahkan bahwa prinsip efisiensi dan efektivitas tetap menjadi acuan utama. Menurutnya, tidak selamanya mengadakan kegiatan di kantor pemerintah lebih hemat dibandingkan di hotel.
"Belum tentu di kantor itu lebih murah. Pasang tenda, AC berdiri, katering, itu semua ada biayanya. Hotel bisa lebih efisien kalau dihitung benar," ujar Tri dalam konferensi pers di Yogyakarta, Kamis (5/6).
Tri juga menjelaskan bahwa keputusan tetap akan diserahkan kepada masing-masing instansi atau pemerintah kabupaten/kota. Tidak ada paksaan untuk memilih hotel atau kantor; yang penting adalah efektivitas penggunaan anggaran dan dampak terhadap ekonomi lokal.
Pemerintah daerah melihat kebijakan ini sebagai momentum untuk memulihkan ekonomi DIY, khususnya sektor pariwisata, hotel, dan restoran yang sempat terpukul oleh pandemi dan pembatasan anggaran. Jika kegiatan konvensi kembali berjalan, sektor pariwisata pun diyakini akan ikut bergerak.
"Kalau konvensinya jalan, otomatis wisata juga akan berjalan. Ini peluang untuk kita semua," tutup Tri. (Antara)
TAGS : Dampak Efisiensi Karyawan Hotel PHK
