Dr. Darmansjah Djumala, Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, dalam seminar kebangsaan dengan tema “Pancasila untuk Dunia, Menjawab Tantangan Global dan Geo-Politik” di Gedung Pasca Sarjana, Unsri, Bukit Besar, Palembang, pada 12 Juni 2025. (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bekerja sama dengan FISIP Universitas Sriwijaya menyelenggarakan seminar kebangsaan dengan tema “Pancasila untuk Dunia, Menjawab Tantangan Global dan Geo-Politik” di Gedung Pasca Sarjana, Unsri, Bukit Besar, Palembang, pada 12 Juni 2025.
Seminar yang diadakan dalam rangkaian peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni tersebut dibuka oleh Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP, Prof. Dr. Agus Najib dan Dekan FISIP Unsri, Prof. Dr. Alfitri, dengan menghadirkan para narasumber Dr. Darmansjah Djumala, Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri; Dr. Zulfikri Suleman, Dosen FISIP Unsri; dan Mohammad Fauzi, staf Kesbangpol Pemda Sumsel.
Seminar tersebut dihadiri oleh sekitar 600 peserta, yang terdiri dari para civitas akademika Unsri, mahasiswa, alumni Paskibraka, dan peminat kajian ilmu hubungan internasional, baik hadir secara fisik maupun online.
Dalam paparan berjudul “Pancasila, dari Indonesia untuk Dunia: Diplomasi Indonesia dalam Dinamika Politik Nasional dan Global”, Dr. Djumala memaparkan beberapa dinamika politik nasional dan global yang telah menguji kekuatan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia.
Dubes Djumala, yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Austria dan PBB di Wina, mengungkapkan bahwa Pancasila pernah menghadapi tantangan baik dalam level nasional maupun global.
Di tingkat nasional, Pancasila pernah menghadapi pemberontakan ideologis yaitu yaitu ideologi kiri yang memperjuangkan sosialis-komunis dan ideologi kanan yang menginginkan Indonesia menjadi negara Islam.
Namun, katanya, karena kesepakatan para founding fathers pada 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kebangsaaan, bukan negara komunis maupun agama, maka Pancasila tetap sebagai ideologi negara. ”Indonesia tetap utuh sebagai negara bangsa yang berideologi Pancasila,” ujarnya melalui pernyataan pers di Jakarta, Sabtu (14/6).
Sementara di level global, Pancasila teruji oleh dinamika politik dunia. Selama Perang Dingin (1947-1989) banyak negara bubar dan pecah, namun Indonesia tetap utuh.
Tatkala Tembok Berlin runtuh (1991) di pengujung Perang Dingin, banyak negara di kawasan Eropa Timur, Baltik, Balkan, dan Asia Tengah mengalami disintegrasi dan hancur akibat konflik etnik dan agama, namun Indonesia tetap solid sebagai negara bangsa.
Demikian pun, tragedi 11 September 2001 di New York yang memantik kecurigaan antara Barat dan dunia Islam, Indonesia justru menjadi role model sebagai negara mayoritas Muslim yang dapat mengadopsi demokrasi.
”Demokrasi dan Islam ternyata berjalan seiring di Indonesia. Manakala Arab Spring pada 2011 meniupkan angin demokrasi di kawasan Arab Timur Tengah dan memorakporandakan negara-negara di kawasan itu dalam kecamuk perang saudara, Indonesia tetap kokoh dalam negara kesatuan, itulah kesaktian Pancasila,” ujar Dubes Djumala.
Dubes Djumala mengungkapkan bahwa Pancasila diakui mengandung nilai universal karena pada Mei 2023 PBB-UNESCO mengakui Pancasila yang diperkenalkan Bung Karno di PBB pada September 1960 sebagai Memory of the World (Warisan Arsip Dunia).
Karena sifatnya yang universal, yakni bisa diterima semua ideologi, maka Pancasila merupakan ideologi perdamaian. “Pengakuan terhadap pidato Bung Karno di PBB sebagai Warisan Arsip Dunia oleh UNESCO menjadi modalitas Indonesia untuk mempromosikan Pancasila dalam diplomasi di tataran global. Nilai Pancasila relevan untuk mengatasi masalah dunia yang dilanda konflik etnik dan agama,” ujarnya.
”Kini naskah pidato Bung Karno tentang Pancasila itu terbuka untuk digunakan para peneliti, akademisi, dan praktisi mancanegara dalam mempelajari Pancasila sebagai disiplin ilmu filsafat dan politik untuk menengahi konflik berlatar sosial-budaya,” tutup Dubes Djumala. *
