Jakarta, INDONEWS.ID – Thailand dan Kamboja dikabarkan tengah mempertimbangkan gencatan senjata setelah beberapa hari ketegangan bersenjata di sepanjang perbatasan kedua negara. Kedua pihak telah menyepakati rencana pertemuan bilateral untuk merundingkan penghentian konflik, yang diumumkan pada Sabtu (26/7/2025).
Kesepakatan tersebut muncul setelah intervensi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang melakukan komunikasi langsung dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Perdana Menteri interim Thailand Phumtham Wechayachai. Melalui unggahan di platform media sosial Truth Social, Trump mengklaim bahwa perannya berhasil mendorong kedua negara menuju jalan damai.
Baca juga : Thailand Umumkan Lanjutkan Permusuhan dengan Kamboja, Perjanjian Damai ASEAN Terancam Gagal
"Mereka sepakat untuk segera bertemu dan segera menyusun Gencatan Senjata, dan pada akhirnya, PERDAMAIAN!" tulis Trump, dikutip dari Kompas Global, Minggu (27/7/2025).
Trump juga menyatakan dirinya mengancam akan menghentikan pembahasan perjanjian dagang jika konflik di perbatasan tidak segera dihentikan. Bahkan, dalam surat terpisah, Trump memperingatkan kedua negara bahwa AS akan mengenakan tarif hingga 36 persen atas sebagian besar ekspor Thailand dan Kamboja ke AS, jika perang berlanjut hingga 1 Agustus 2025.
Sebagai tanggapan, PM Hun Manet menyampaikan apresiasi terhadap peran Trump dan menyatakan kesediaan Kamboja untuk melakukan gencatan senjata secara segera dan tanpa syarat. Ia juga telah meminta dukungan dari Ketua ASEAN sekaligus PM Malaysia, Anwar Ibrahim, guna memperkuat seruan damai.
Sementara itu, pernyataan dari pemerintah Thailand lebih berhati-hati. PM interim Phumtham menekankan pentingnya memastikan itikad baik dari pihak Kamboja sebelum melanjutkan dialog damai. Namun, Thailand tetap menyatakan kesiapan untuk menggelar perundingan bilateral dalam waktu dekat demi merancang langkah konkret menuju perdamaian.
Ketegangan terbaru antara Thailand dan Kamboja dipicu oleh sengketa perbatasan lama di sekitar Kuil Preah Vihear dan Ta Moan Thom. Konflik memanas ketika Thailand menuduh Kamboja mengirimkan drone pengintai dan mengerahkan pasukan ke wilayah dekat kuil. Bentrokan bersenjata kemudian pecah, dengan penggunaan artileri dan roket jarak jauh dilaporkan di kedua sisi.
Kementerian Pertahanan Thailand menuding Kamboja sebagai pihak pertama yang melakukan agresi, sementara Kamboja membantah dan menyatakan bahwa pasukannya hanya melakukan pembelaan diri setelah diserang lebih dulu oleh tentara Thailand.
Sengketa perbatasan ini telah berlangsung lama, dengan akar konflik merujuk pada keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 1962 yang menyatakan Candi Preah Vihear sebagai milik Kamboja. Namun, klaim Kamboja untuk mendaftarkan situs tersebut sebagai Warisan Dunia UNESCO pada 2008 memicu ketegangan baru, yang hingga kini belum terselesaikan.
Dengan dimulainya proses perundingan dan tekanan dari pihak internasional, termasuk Amerika Serikat, harapan menuju deeskalasi konflik kini mulai terbuka. Namun, masih diperlukan langkah nyata dan komitmen kuat dari kedua belah pihak agar perdamaian benar-benar terwujud di kawasan perbatasan yang sensitif ini.*
