Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo di Sidang Tahunan MPR: Soroti MBG hingga Tambang Ilegal

Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI menjelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pidatonya yang terbagi menjadi dua sesi, Prabowo menyoroti capaian pemerintahan selama 299 hari sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 serta menyampaikan laporan keuangan negara.

Sejumlah poin penting mengemuka dalam pidato tersebut:

Transisi Pemerintahan Mulus

Prabowo mengapresiasi proses transisi pemerintahan dari Presiden ke-7 Joko Widodo ke dirinya yang berjalan mulus. Ia menegaskan demokrasi khas Indonesia adalah demokrasi kekeluargaan dan gotong royong.
“Demokrasi kita bukanlah untuk saling membenci, melainkan menjaga persatuan,” ujar Prabowo.

Sindiran untuk Elite Politik

Presiden juga menyinggung kalangan elite yang merasa paling pintar dan menganggap pemikiran para pendiri bangsa sudah usang. Ia menegaskan, Sukarno, Hatta, dan Sjahrir adalah generasi yang merasakan langsung penjajahan sehingga pemikirannya tetap relevan.

Ekonomi Tumbuh 5,12 Persen

Di bidang ekonomi, Prabowo menyebut perekonomian Indonesia tetap tumbuh 5,12 persen di tengah gejolak global akibat perang tarif. Realisasi investasi semester I 2025 mencapai Rp942 triliun, naik 13,6 persen dari tahun sebelumnya, yang menurutnya telah membuka 1,2 juta lapangan kerja baru.

Makan Bergizi Gratis (MBG) Berdampak Positif

Prabowo memamerkan capaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut sudah menjangkau 20 juta penerima, termasuk anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Ia mengklaim program ini telah meningkatkan angka kehadiran serta prestasi siswa di sekolah meski baru berjalan delapan bulan.

Tegas Soal Tambang Ilegal

Presiden menegaskan sikap keras terhadap praktik tambang ilegal yang disebutnya berjumlah lebih dari seribu titik. Ia menegaskan tidak akan ragu menindak siapapun, termasuk jenderal aktif maupun purnawirawan TNI/Polri yang diduga terlibat.

“Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya.

Pemerintah Tidak Kebal Kritik

Prabowo juga membuka ruang kritik dari masyarakat maupun oposisi. Menurutnya, kritik dan pengawasan sangat dibutuhkan, meski terkadang terasa menyesakkan.
“Kita butuh koreksi, kita butuh pengawasan, kita butuh kritik,” kata Presiden.

Pidato kenegaraan ini menjadi momentum pertama Prabowo menyampaikan capaian kinerjanya di depan MPR sejak menjabat sebagai Presiden RI ke-8.