Jakarta, INDONEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Filianingsih Hendarta, pada Kamis (11/9/2025). Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri asal-usul mekanisme program sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) di BI. KPK juga mendalami proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dana tersebut.
“Ya perencanaan tentu kami juga dalami terkait rencana peruntukannya, termasuk jumlah anggarannya,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK.
Menurut Budi, pengusutan ini penting untuk memastikan apakah dana tersebut benar-benar dialokasikan bagi kegiatan sosial. Pasalnya, dari temuan sementara, dana itu diduga tidak digunakan sebagaimana mestinya. “Termasuk didalami juga mengapa program sosial ini dikelola oleh pihak-pihak di DPR Komisi XI. Kenapa yayasannya harus itu? Kenapa tidak yang lain?” imbuhnya.
Pantauan Tempo, Filianingsih tiba di Gedung KPK sekitar pukul 13.50 WIB dan baru keluar sekitar pukul 20.00 WIB. Pemeriksaannya berlangsung sekitar enam jam.
“Kami commit, Bank Indonesia akan memberikan keterangan yang diperlukan untuk membantu penyelesaian perkara ini,” kata Filianingsih seusai diperiksa. Ia menjelaskan bahwa kebijakan pemberian dana sosial di BI sudah berjalan sejak lama, meski BI bukan badan usaha berorientasi profit. Menurutnya, program itu diwujudkan dalam bentuk kepedulian sosial, beasiswa, dan pemberdayaan masyarakat.
Deputi Gubernur BI tersebut enggan merinci pertanyaan yang diajukan penyidik. Ia hanya menegaskan pemeriksaan berkaitan dengan tugas-tugasnya di Bank Indonesia.
Dalam kasus dugaan korupsi CSR ini, KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka, yakni mantan anggota Komisi XI DPR periode 2019–2024, Satori dari Partai NasDem dan Heri Gunawan dari Partai Gerindra.
