Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menuding Badan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) telah menjadi “bawahan Hamas” dan menegaskan bahwa lembaga tersebut tidak akan dilibatkan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
“UNRWA tidak akan memainkan peran apa pun di sana... UNRWA sudah menjadi bawahan Hamas,” ujar Rubio kepada wartawan di Israel, Jumat (24/10/2025), seperti dikutip Al Jazeera.
Rubio juga menolak kemungkinan Hamas dilibatkan dalam pemerintahan masa depan Jalur Gaza. Ia menambahkan bahwa sekitar delapan hingga 12 organisasi kemanusiaan kini terlibat dalam penyaluran bantuan di Gaza, termasuk organisasi nirlaba Samaritan’s Purse. Namun, hanya lembaga-lembaga PBB selain UNRWA yang diizinkan beroperasi di wilayah tersebut.
“AS siap bekerja sama selama koordinasi bantuan dilakukan secara efektif,” tambahnya.
Pernyataan Rubio ini bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang dikeluarkan pada Rabu (22/10). ICJ menyatakan bahwa Israel wajib memfasilitasi operasi bantuan kemanusiaan PBB, termasuk yang dilakukan oleh UNRWA.
Hakim ICJ Yuji Iwasawa menegaskan, sesuai Pasal 105 Piagam PBB, Israel harus menghormati hak, kekebalan, dan keistimewaan lembaga-lembaga PBB di wilayah Palestina.
Hingga kini, Israel belum memberikan bukti konkret atas tuduhan bahwa sejumlah besar pegawai UNRWA merupakan anggota Hamas atau kelompok perlawanan Palestina lainnya.
PBB dan UNRWA Bantah Tuduhan
Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq membantah keras tuduhan tersebut.
“Anda telah mendengar kami berbicara tentang bagaimana UNRWA tidak terkait dengan Hamas. UNRWA adalah tulang punggung operasi kemanusiaan kami di Gaza,” ujarnya di markas besar PBB, Jumat.
UNRWA sendiri menegaskan dalam pernyataan resminya di platform X bahwa kehadirannya tetap vital untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak di Gaza, wilayah yang kini dilanda krisis pangan, kehancuran infrastruktur, dan serangan militer berkelanjutan.
Badan tersebut juga menegaskan bahwa ICJ telah mengakui “tidak ada organisasi lain yang dapat menggantikan peran UNRWA dalam mendukung rakyat Gaza.”
Sejak tuduhan Israel terhadap sejumlah staf UNRWA terkait serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Israel telah melarang badan tersebut beroperasi di sebagian wilayahnya — meskipun tanpa bukti yang jelas disampaikan ke publik.
Jurnalis Al Jazeera, Nour Odeh, menyebut pernyataan Rubio sebagai sesuatu yang “mengejutkan dan menghancurkan.”
“UNRWA telah dibebaskan oleh ICJ dan dua komisi penyelidikan terpisah. Mereka memiliki mekanisme bantuan terbesar dan paling luas di Gaza,” ujarnya.
“Tidak ada organisasi lain yang memiliki infrastruktur dan sejarah seperti itu di wilayah ini.”
Meski gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat telah berlaku sejak awal Oktober, serangan Israel masih berlanjut. Sedikitnya dua warga Palestina tewas dalam penembakan di kawasan timur Deir el-Balah, Gaza tengah, pada Jumat, menurut sumber di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa.
Sementara itu, perlintasan Rafah di dekat Mesir tetap ditutup oleh Israel, menghambat pengiriman bantuan berskala besar sebagaimana diatur dalam perjanjian gencatan senjata.
Rubio juga menyatakan harapan agar pasukan keamanan internasional segera dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata di Gaza. Ia menegaskan Israel akan memiliki hak veto terhadap negara peserta, dan hanya negara yang “nyaman bagi Israel” yang akan dilibatkan.
Turki, yang merupakan anggota NATO sekaligus kritikus paling vokal terhadap perang Israel di Gaza, disebut telah terlibat dalam negosiasi gencatan senjata sebagai mediator.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengonfirmasi bahwa pembahasan mengenai gugus tugas keamanan masih berlanjut.
“Kami siap memberikan dukungan apa pun kepada Gaza terkait masalah ini,” ujarnya, Jumat.
Sementara itu, Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia juga telah menyatakan kesiapan untuk mengirim pasukan ke Gaza dalam rangka misi kemanusiaan dan perdamaian.
TAGS : Menlu AS Marco Rubio UNRWA Bantuan Gaza
