Jakarta, INDONEWS.ID – Bocoran dokumen rencana militer Amerika Serikat (AS) memunculkan kontroversi baru terkait masa depan Jalur Gaza. Dalam dokumen yang diklaim telah dilihat harian The Guardian dan sejumlah sumber diplomatik, Washington disebut merancang pembagian Gaza dalam jangka panjang menjadi dua wilayah utama: “zona hijau” dan “zona merah”.
“Zona hijau” disebut akan berada di bawah kendali Israel dan pasukan internasional, dan menjadi fokus rekonstruksi. Sementara itu, sisa wilayah Gaza dikategorikan sebagai “zona merah” yang pada praktiknya dibiarkan tanpa penanganan berarti.
Menurut dokumen tersebut, pasukan asing awalnya akan dikerahkan bersama tentara Israel di bagian timur Jalur Gaza. Kawasan itu akan dipisahkan oleh sebuah “garis kuning” yang saat ini berada di bawah kontrol militer Israel. Di sisi barat garis ini, Hamas disebut tetap mempertahankan pengaruh dan kontrolnya.
Militer AS mengupayakan kontribusi inti dari kelompok besar negara-negara yang digambarkan sebagai “NATO dan mitranya”, yang mencakup negara-negara Eropa, Asia, serta Timur Tengah. Indonesia dan Azerbaijan sempat disebut sebagai negara yang potensial menyumbang prajurit untuk Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilisation Force (ISF).
Dalam “konsep operasi” yang disiapkan Washington, pasukan ISF hanya akan bertugas di wilayah yang dikategorikan sebagai “zona hijau”. Rencananya, pengerahan dilakukan secara bertahap, dimulai dari beberapa ratus tentara di area terbatas sebelum berkembang menjadi kekuatan penuh sekitar 20.000 personel yang tersebar di seluruh Gaza bagian timur.
Pasukan ini tidak akan diizinkan memasuki wilayah di barat “garis kuning” yang diklaim masih menjadi basis kekuatan Hamas. Dokumen lain yang dibocorkan menggambarkan rencana agar tentara asing menjaga penyeberangan di sepanjang garis kendali setelah “berintegrasi” dengan pasukan Israel yang tetap ditempatkan di sepanjang garis tersebut.
Skema ini dinilai berpotensi menempatkan tentara asing dalam risiko tinggi, mengingat garis perbatasan dan titik pemisah kerap menjadi lokasi paling rawan baku tembak. Sejumlah negara yang disebut potensial bergabung juga khawatir keikutsertaan mereka akan dipersepsikan sebagai bentuk dukungan terhadap pendudukan Israel di Gaza.
Rencana ini menimbulkan pertanyaan serius terhadap komitmen AS dalam mengubah gencatan senjata yang diumumkan bulan lalu menjadi penyelesaian politik yang berkelanjutan dengan pemerintahan Palestina di Gaza, seperti yang dijanjikan Presiden AS Donald Trump.
Tanpa skema jelas soal pasukan penjaga perdamaian internasional, jadwal penarikan pasukan Israel, dan pembangunan kembali secara besar-besaran, Gaza dinilai berisiko tetap terjebak dalam ketidakpastian setelah dua tahun konflik dan tuduhan genosida yang menghancurkan infrastruktur serta tatanan sosial di wilayah tersebut.
Para mediator memperingatkan situasi yang rawan berujung pada kondisi “bukan perang dan bukan damai”, dengan serangan Israel yang terus berulang, pendudukan yang mengakar, ketiadaan pemerintahan Palestina yang mandiri, serta minimnya rekonstruksi rumah dan komunitas warga.
Militer Israel dalam rancangan itu disebut baru akan “mempertimbangkan persyaratan penarikan” pada tahap berikutnya ketika yang disebut sebagai “keamanan internasional” dinilai sudah mapan, tanpa adanya batas waktu yang jelas.
Pembentukan ISF menjadi dasar dari 20 poin “rencana perdamaian” Trump untuk Gaza. AS menargetkan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang akan memberi mandat resmi pada pasukan tersebut dapat disahkan awal pekan depan. Setelah itu, Washington berharap detail komitmen kontribusi pasukan dari berbagai negara dapat menyusul.
“Langkah pertama adalah kita harus mendapatkan resolusinya dulu. Negara-negara tidak akan membuat komitmen tegas sebelum mereka melihat kesepakatan yang nyata,” ujar seorang pejabat AS seperti dikutip dari sumber-sumber diplomatik.
Meski menjadi penggagas skema tersebut, Trump sudah menegaskan bahwa AS tidak akan mengirimkan pasukan daratnya sendiri untuk membuka jalan bagi penarikan Israel, maupun menanggung biaya utama rekonstruksi Gaza. “AS sangat jelas: mereka ingin menetapkan visi, tetapi tidak membayarnya,” kata salah satu sumber diplomatik.
Eropa Ditawari Jadi Inti Pasukan, Respons Dingin
Awal bulan ini, Komando Pusat militer AS (Centcom) dilaporkan menyusun rencana menempatkan pasukan Eropa sebagai inti ISF. Dokumen yang disebut dilihat The Guardian menyebut kemungkinan pengerahan ratusan tentara Inggris, Prancis, dan Jerman.
Dalam skema itu, Inggris disebut dapat mengirim hingga 1.500 prajurit infanteri, termasuk ahli penjinak bom dan petugas medis militer. Prancis dikabarkan akan mengirim hingga 1.000 pasukan untuk fokus pada pembersihan jalur dan pengamanan, sementara Jerman, Belanda, dan negara-negara Nordik diharapkan menangani rumah sakit lapangan, logistik, dan intelijen.
Namun, salah satu sumber diplomatik menyebut rencana tersebut “delusional” atau terlampau mengkhayal. Setelah misi panjang dan memakan korban di Irak dan Afghanistan, sangat sedikit pemimpin Eropa yang bersedia kembali mempertaruhkan nyawa prajurit mereka di Gaza. Hingga kini, hanya Italia yang disebut secara terbuka mempertimbangkan kemungkinan kontribusi pasukan.
Menariknya, dokumen-dokumen tersebut tidak diberi label rahasia, mengindikasikan bahwa Washington tidak menganggapnya sebagai rencana yang sangat sensitif dan berpotensi dieksekusi dalam tempo singkat.
Seorang pejabat AS mengklaim angka-angka yang tercantum dalam dokumen itu memiliki “banyak ketidakakuratan”, dan membantah bahwa Washington sengaja merancang pasukan Eropa menjadi “tulang punggung” ISF. Ia menegaskan, perencanaan untuk Gaza masih “sangat dinamis dan cair”.
Yordania juga disebut dalam dokumen sebagai salah satu negara yang mungkin menyumbang hingga ratusan pasukan infanteri ringan dan sekitar 3.000 personel kepolisian. Namun Raja Abdullah II secara terbuka telah mengesampingkan opsi pengiriman pasukan.
Ia menilai Yordania “terlalu dekat secara politik” dengan Gaza dan Palestina. Lebih dari separuh warga Yordania merupakan keturunan Palestina, sehingga keputusan mengirim pasukan untuk mengawasi wilayah reruntuhan Gaza dengan koordinasi militer Israel dipandang sangat berisiko memicu instabilitas domestik dan ancaman terhadap keamanan nasional.
Sikap tegas ini disampaikan Raja Abdullah sebelum bertolak ke Jakarta untuk bertemu sahabatnya, Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam pertemuan pekan ini, keduanya menyatakan kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama dan berbagi intelijen soal situasi terkini di Gaza.
Prabowo sebelumnya secara terbuka menjanjikan kesiapan Indonesia mengirim hingga 20.000 prajurit TNI ke Gaza dalam kerangka pasukan perdamaian.
Posisi Indonesia: Menunggu Mandat PBB atau Skema Internasional
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa hingga kini pemerintah Indonesia masih berkomitmen mengirimkan pasukan ke Gaza dalam misi perdamaian, sepanjang ada mandat dan skema yang jelas.
Menurut Sjafrie, ada dua jalur utama yang dapat ditempuh Indonesia untuk mendapatkan restu pengiriman pasukan perdamaian.
“Ada dua alternatif. Alternatif pertama adalah di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” kata Sjafrie di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat.
Indonesia selama ini dikenal aktif dan memiliki rekam jejak panjang dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, termasuk di sejumlah kawasan konflik seperti di Afrika dan Lebanon.
“Alternatif kedua yakni di bawah persetujuan organisasi internasional yang diinisiasikan oleh Presiden Amerika Serikat,” lanjutnya.
Skema kedua ini mengingatkan pada pola ketika AS dan sekutunya melakukan invasi ke Irak pada 2003. Kala itu, PBB tidak memberikan mandat resmi, namun koalisi pimpinan AS tetap berjalan. Perang tersebut kemudian berlangsung panjang, memperburuk instabilitas kawasan dan menelan korban ratusan ribu jiwa.
Situasi ini membuat Indonesia harus berhitung cermat. Di satu sisi, ada komitmen kuat solidaritas terhadap Palestina dan keinginan aktif berkontribusi pada penghentian konflik serta rekonstruksi Gaza. Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan bahwa keterlibatan militer Indonesia tidak justru dipersepsikan sebagai dukungan terhadap skema yang berpotensi mempertahankan pendudukan dan menempatkan pasukan TNI di tengah konflik bersenjata yang belum tuntas secara politik.
Bagaimanapun, bocoran rencana pembagian Gaza menjadi “zona hijau” dan “zona merah” serta pembentukan ISF menegaskan bahwa, meski gencatan senjata telah dikumandangkan, jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina masih penuh tarik-menarik kepentingan dan ketidakpastian.
