Jakarta, INDONEWS.ID - Sejumlah media Israel melaporkan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang berkontribusi dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) yang direncanakan diterjunkan ke Jalur Gaza. Pasukan TNI disebut akan berperan dalam pemeliharaan perdamaian selama gencatan senjata Tahap II di bawah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Laporan tersebut pertama kali disampaikan lembaga penyiaran publik Israel, KAN News, pada Senin malam. Selama ini Indonesia disebut sebagai salah satu negara yang berpotensi bergabung dalam ISF bersama Uni Emirat Arab, Mesir, Italia, Azerbaijan, Pakistan, Qatar, Turki, dan negara lainnya. Namun hingga kini, Indonesia dilaporkan menjadi satu-satunya negara yang secara terbuka menyampaikan rencana penerjunan pasukan.
Menurut KAN News, pasukan Indonesia diperkirakan dapat mendarat di Gaza dalam beberapa minggu ke depan. Penerjunan itu disebut akan berlangsung tidak lama setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Washington untuk menghadiri pertemuan perdana Dewan Perdamaian (Board of Peace) pada 19 Februari mendatang.
Dalam laporannya, KAN menegaskan bahwa ISF, termasuk pasukan Indonesia, tidak akan terlibat dalam konfrontasi langsung dengan Hamas maupun secara aktif melakukan pelucutan senjata. Pasukan perdamaian tersebut diharapkan bertugas mengawasi garis gencatan senjata yang berlaku serta menangani persoalan terkait perbatasan. Tentara Indonesia bahkan disebut akan mengawasi sejumlah garis pertahanan di wilayah Khan Yunis dan Rafah, Gaza bagian selatan.
Meski demikian, rencana penerjunan pasukan tersebut masih menghadapi sejumlah persoalan kompleks. Salah satunya menyangkut aturan keterlibatan (rules of engagement) apabila terjadi kontak antara pasukan ISF dan Hamas. Selain itu, belum ada kepastian terkait jumlah pasukan Indonesia yang akan dikerahkan maupun negara lain yang akan mengikuti langkah Indonesia.
KAN News juga menyoroti batas waktu 100 hari pemerintahan Trump. Jika hingga awal Mei Hamas belum memulai proses pelucutan senjata secara serius, belum jelas apakah misi ISF akan berlanjut atau justru Israel kembali melancarkan operasi darat berskala besar di Gaza.
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak membenarkan bahwa TNI AD telah mulai menyiapkan personel untuk penugasan sebagai pasukan perdamaian di wilayah konflik, termasuk Gaza. Namun, ia menegaskan proses tersebut masih berada pada tahap koordinasi.
“Itu kan masih terus berjalan. Kami menunggu hasil koordinasi dari pihak yang mengoordinasikan di Gaza. Nanti ke Mabes TNI, lalu ke Mabes AD, baru ditentukan membutuhkan personel yang berkarakter seperti apa,” ujar Maruli usai menghadiri Rapat Pimpinan TNI-Polri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/2/2025).
Maruli menambahkan, meski lokasi penugasan belum dipastikan, persiapan internal TNI AD telah dimulai, terutama untuk pasukan dengan karakter pemeliharaan perdamaian, termasuk unsur kesehatan. Ia menegaskan keputusan pengiriman pasukan, baik ke Gaza maupun Lebanon, bukan berada di tangan TNI AD.
“Lebih baik bertanya ke Mabes TNI. Kalau kami hanya penyiapan pasukan saja,” katanya.
Terkait jumlah personel, Maruli menyebut masih bersifat estimasi dan belum final. Kekuatan pasukan yang disiapkan bahkan bisa mencapai satu brigade atau setara dengan tiga batalyon.
“Bisa satu brigade, sekitar 5.000 sampai 8.000 personel. Tapi ini masih negosiasi semua, belum pasti,” ujarnya.
Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan jaminan bahwa pengiriman pasukan Indonesia ke Palestina murni bersifat misi perdamaian. Wakil Ketua Umum MUI, KH Muhammad Cholil Nafis, mengatakan Presiden berjanji Indonesia akan menarik diri dari Dewan Perdamaian jika misinya bertentangan dengan prinsip Indonesia dan perjuangan kemerdekaan Palestina.
“MUI meminta agar pengiriman pasukan jangan sampai hanya untuk memukul Hamas atau para pejuang kemerdekaan Palestina. Presiden berjanji bahwa pasukan yang dikirim adalah pasukan perdamaian, tidak akan melakukan penyerangan apalagi pemukulan terhadap para pejuang kemerdekaan Palestina, termasuk Hamas,” kata Kiai Cholil kepada Republika, Selasa (3/2/2026) malam.