Jakarta, INDONEWS.ID – Komisi IX DPR RI mengusulkan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara selama masa libur sekolah yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Juni hingga 10 Juli 2026. Usulan tersebut muncul sebagai respons atas temuan dugaan pemborosan anggaran dalam program tersebut yang disebut mencapai lebih dari Rp1 triliun per bulan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai momentum libur sekolah dapat dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program MBG.
Baca juga : Masyarakat Diimbau Lepas Dolar, Dasco Sebut Pemerintah Siapkan Strategi Khusus Perkuat Rupiah
“Momentum libur sekolah yang akan datang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penghentian sementara pelaksanaan program MBG sambil dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program,” ujar Charles saat dihubungi, Sabtu (13/6).
Politikus dari PDIP itu mengatakan temuan dugaan pemborosan anggaran harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurut dia, kondisi fiskal nasional saat ini membutuhkan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, terutama ketika pemerintah juga menghadapi kebutuhan pembiayaan besar di berbagai sektor strategis lainnya.
Baca juga : Komisi IV DPR RI: Swasembada Pangan Strategis bagi Stabilitas Nasional, Jangan Terjebak Narasi Pesimisme
Charles menyebut evaluasi penting dilakukan agar pemerintah dapat melihat secara objektif pelaksanaan program MBG yang selama ini berjalan. Ia mendorong adanya audit menyeluruh terhadap seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam pelaksanaan program.
Audit tersebut, kata dia, harus mencakup berbagai aspek mulai dari keamanan pangan, kualitas makanan, efisiensi penggunaan anggaran hingga tata kelola pengadaan.
“Selama masa evaluasi, pemerintah perlu melakukan audit terhadap seluruh dapur SPPG yang beroperasi, baik dari aspek keamanan pangan, kualitas makanan, efisiensi anggaran, maupun tata kelola pengadaannya,” katanya.
Charles juga meminta pemerintah mengambil langkah tegas terhadap dapur-dapur MBG yang dinilai tidak memenuhi standar operasional. Menurutnya, fasilitas yang terbukti berulang kali menyebabkan kasus keracunan pangan perlu ditutup permanen demi menjamin keselamatan penerima manfaat.
Ia mengingatkan bahwa hingga kini telah terjadi puluhan ribu kasus dugaan keracunan yang berkaitan dengan program MBG. Karena itu, aspek keamanan dan kualitas layanan, menurutnya, harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam menjalankan program tersebut.
Ke depan, Charles menegaskan indikator keberhasilan program MBG tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah penerima manfaat maupun besarnya anggaran yang terserap.
“Yang lebih penting adalah apakah program ini benar-benar berhasil memperbaiki status gizi anak-anak yang membutuhkan, aman dikonsumsi, dan dikelola secara efisien serta akuntabel,” pungkasnya.
