PDIP Sentil Safari Politik Jokowi, PSI Tegaskan Siap Hadapi Pertarungan Pemilu 2029

Jakarta, INDONEWS.ID – Manuver politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam safari politiknya di Lampung memicu saling sindir antara PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PDIP menilai agenda tersebut merupakan bagian dari strategi politik menuju Pemilu 2029, sementara PSI menegaskan siap menghadapi pertarungan politik mendatang.

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyatakan partainya menghormati hak setiap warga negara untuk berorganisasi dan memiliki cita-cita politik. Namun, ia menegaskan PDIP tidak ingin mencampuri urusan internal partai lain.

"Kami menghormati hak setiap warga negara dalam berserikat dan berkumpul. Masing-masing punya cita-cita. Kami tidak mencampuri urusan rumah tangga orang lain," kata Ganjar, Senin (29/6).

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Guntur Romli menilai rangkaian safari politik Jokowi, termasuk kegiatan bersama PSI di Lampung, merupakan bagian dari kampanye politik untuk kepentingan keluarga menjelang Pemilu 2029.

"Itu kampanye politik untuk 2029, buat pemenangan anak-anaknya dia. Gibran yang kemungkinan besar tidak bersama Prabowo lagi. Dan meloloskan PSI yang diketuai oleh Kaesang," ujar Guntur.

Menurut Guntur, Jokowi kini lebih berfokus membangun kekuatan politik demi masa depan politik anak-anaknya. Ia bahkan menyebut hubungan politik antara PDIP dan Jokowi telah berakhir sejak mantan presiden itu diberhentikan sebagai kader partai pada akhir 2024.

"Semua demi masa depan anak-anaknya. Dulu sebagai petugas partai PDI Perjuangan, Jokowi ditugaskan menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden untuk melayani rakyat. Sekarang Jokowi menjadi `jongos Partai PSI` yang dieksploitasi untuk kepentingan elektoral semata," kata Guntur.

Meski demikian, Guntur menegaskan safari politik Jokowi tidak memberikan dampak terhadap soliditas PDIP. Ia justru mengingatkan partai lain agar mewaspadai langkah politik Jokowi yang dinilainya mampu menarik tokoh-tokoh dari berbagai partai.

"Buktinya orang-orang yang berhasil digaet bukan dari PDI Perjuangan, tetapi dari NasDem dan partai-partai lain yang mestinya harus lebih waspada," ujarnya.

Menanggapi kritik tersebut, Ketua DPP PSI Bestari Barus menilai pernyataan PDIP merupakan bentuk kekecewaan karena ditinggalkan Jokowi. Menurutnya, apa pun aktivitas politik Jokowi akan selalu menjadi perhatian PDIP.

"Apa pun yang dilakukan Pak Jokowi akan terus menjadi perhatian kelompok yang kecewa ini. Mereka bilang tidak peduli, tetapi tetap membahas," kata Bestari, Minggu (28/6).

Bestari juga mengkritik cara PDIP mengelola dinamika politik internalnya. Ia bahkan optimistis PSI mampu menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan pada Pemilu 2029.

"Kita tidak terlalu menghitung PDIP karena pasti rontok. Kalau mereka mampu menjaga komunikasi politik dengan baik mungkin akan menjadi lawan berat. Tetapi karena tidak bisa move on, nanti 2029 kita buktikan," ujarnya.

Pernyataan tersebut muncul setelah Jokowi menjalani safari politik di Lampung pada 26–28 Juni 2026. Selama tiga hari, Jokowi menghadiri konsolidasi Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI di Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang, dan Kota Bandar Lampung. Ia juga bertemu relawan, tokoh adat, pelaku UMKM, serta masyarakat di sejumlah daerah.

Dalam kunjungan tersebut, Jokowi menerima gelar adat "Baginda Pemuka Bangsa" dari lima kerajaan adat Lampung di Kedatun Keagungan, Bandar Lampung. Prosesi pemberian gelar itu turut menjadi perhatian publik setelah muncul momen Jokowi menginjak kepala kerbau sebagai bagian dari ritual adat, yang kemudian memicu beragam tafsir dan perdebatan di ruang politik nasional.*