Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah Indonesia mengecam meningkatnya aktivitas pemukim Israel di Kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem Timur, dan Tepi Barat yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Indonesia juga menegaskan dukungan penuh kepada Kerajaan Hasyimiyah Yordania sebagai penjaga (custodian) tempat-tempat suci di Yerusalem, termasuk Masjid Al-Aqsa.
Sikap resmi tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Nasir saat mewakili Indonesia dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri Negara-Negara Arab dan Islam di Amman, Yordania, yang digelar untuk membahas perkembangan situasi di Palestina.
Baca juga : Menilik Sikap Indonesia di Tengah Konflik Israel Vs. Palestina: Konsistensi atau Keberpihakan?
"Indonesia mengecam dan menegaskan kekerasan warga Israel dan pelanggaran hukum internasional oleh Israel di wilayah Palestina, termasuk di Yerusalem Timur, Kompleks Masjid Al-Aqsa, dan Tepi Barat," kata Arrmanatha dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Pertemuan darurat yang diprakarsai Yordania itu digelar menyusul meningkatnya ketegangan di Yerusalem Timur dan Tepi Barat. Dalam beberapa waktu terakhir, aktivitas pemukim Israel di kawasan tersebut, termasuk di sekitar Kompleks Masjid Al-Aqsa, meningkat dan memicu kekhawatiran negara-negara Arab serta Islam.
Dalam pidatonya, Arrmanatha menyatakan Indonesia memandang tindakan Israel sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional yang tidak dapat diterima maupun dinormalisasi.
"Di seluruh Tepi Barat, pola yang sama terus berlanjut dengan impunitas. Semakin banyak tanah yang dirampas, semakin banyak permukiman yang dibangun. Indonesia mengutuk tindakan-tindakan ini," ujarnya.
Ia menegaskan, Indonesia tetap konsisten mendukung status Kerajaan Hasyimiyah Yordania sebagai penjaga tempat-tempat suci di Yerusalem.
"Indonesia kembali menegaskan dukungan terhadap Hashemite custodianship atas tempat-tempat suci di Yerusalem, termasuk Al-Haram Al-Syarif, serta kemerdekaan negara Palestina," kata Arrmanatha.
Selain Indonesia, pertemuan tersebut dihadiri para menteri luar negeri dan delegasi dari Aljazair, Arab Saudi, Irak, Mesir, Turki, Tunisia, Somalia, Pakistan, Maroko, Malaysia, Palestina, Qatar, serta Sekretaris Jenderal Liga Arab.
Dalam forum itu, Indonesia juga mengajak negara-negara Arab dan Islam memperkuat persatuan untuk menghadapi dinamika geopolitik di Timur Tengah. Menurut Arrmanatha, perpecahan di antara negara-negara di kawasan hanya akan menguntungkan Israel.
"Israel tidak takut pada kemarahan kita. Mereka justru mengandalkan perpecahan di antara kita. Persatuan adalah satu kekuatan yang belum pernah sepenuhnya kita manfaatkan. Jadi mari kita gunakan kekuatan itu bersama-sama," ujarnya.
Indonesia turut mengajukan lima langkah konkret dalam pertemuan tersebut. Pertama, memperkuat persatuan negara-negara Arab dan Islam dalam menyikapi perkembangan di Palestina. Kedua, mendorong penegakan hukum internasional, termasuk implementasi putusan Mahkamah Internasional (ICJ).
Ketiga, memperluas dukungan global terhadap pengakuan negara Palestina. Keempat, memperkuat perlindungan terhadap Masjid Al-Aqsa, mendukung rekonstruksi Gaza, serta mendorong rekonsiliasi nasional Palestina. Kelima, memperkuat dukungan terhadap mandat UNRWA dalam membantu jutaan pengungsi Palestina.
Arrmanatha mengatakan, lima usulan tersebut merupakan implementasi arah kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sebagai salah satu prioritas diplomasi Indonesia.
"Komitmen nasional bangsa Indonesia akan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," ujar Arrmanatha.
Versi ini lebih mengikuti gaya hard news media nasional: lead langsung menjawab unsur terpenting (apa, siapa, di mana), diikuti konteks, kutipan utama, latar belakang, dan penutup berupa implikasi serta langkah konkret pemerintah.*
