Dari Kopdes hingga MBG
Jakarta, INDONEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintahannya telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan masa pemerintahan. Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengatakan 121 kebijakan tersebut ditujukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan negara yang selama bertahun-tahun dinilai sulit ditangani.
“Selama 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintahan yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, capaian tersebut setara dengan pengambilan satu kebijakan transformatif setiap lima hari sejak dirinya dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024.
Ia menegaskan pemerintah belum menyelesaikan seluruh persoalan bangsa. Namun, menurutnya, sejumlah masalah mulai dapat ditangani melalui kebijakan yang membutuhkan keberanian dalam pengambilan keputusan.
Salah satu capaian yang disorot Prabowo adalah swasembada pangan. Ia mengklaim Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Capaian tersebut, kata Prabowo, lebih cepat dari target awal pemerintah yang mematok waktu empat tahun.
Pemerintah juga menghapus 145 aturan penyaluran pupuk dan menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen. Pada saat yang sama, Prabowo menyebut ketersediaan pupuk meningkat sehingga turut mendorong produksi pangan.
Di sektor energi, pemerintah disebut mulai mewujudkan swasembada bahan bakar minyak jenis solar melalui penerapan biodiesel B50 berbahan baku kelapa sawit. Prabowo menyatakan Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli 2026.
Kebijakan tersebut, menurut Prabowo, menghemat devisa sekitar Rp170 triliun atau sekitar US$9,5 miliar.
Restrukturisasi BUMN
Prabowo juga menyoroti pembenahan badan usaha milik negara (BUMN). Ia menyebut pemerintah menemukan 1.074 BUMN, termasuk perusahaan anak, cucu, hingga cicit.
Dari jumlah tersebut, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang dinilai tidak produktif. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN menjadi paling banyak 300 perusahaan pada akhir 2026.
“750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan,” ujar Prabowo.
Menurut dia, restrukturisasi tersebut telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun. Angka penghematan ditargetkan meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun hingga akhir 2026.
Keuntungan BUMN juga diarahkan untuk membiayai proyek hilirisasi strategis. Prabowo menyebut 26 proyek hilirisasi telah dimulai melalui dua tahap peletakan batu pertama pada Februari dan April 2026.
Proyek tersebut antara lain mencakup pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether (DME), hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, serta pengolahan alumina menjadi aluminium.
Prabowo turut melaporkan peningkatan kinerja sejumlah BUMN. Ia menyebut PT Timah mencatat laba bersih Rp2,7 triliun pada semester I 2026. Ia juga menyampaikan kenaikan laba sejumlah perusahaan negara, antara lain PT Semen Indonesia, PT Pupuk Indonesia, PT Pertamina, Pegadaian, Pelindo, dan PTPN.
Penertiban Tambang Ilegal
Dalam pidatonya, Prabowo juga menekankan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam.
Ia mengungkapkan pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Prabowo meminta TNI dan Polri mengusut pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal tersebut.
“Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi tahu,” kata Prabowo.
Pemerintah juga memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Prabowo menyebut DSI telah memonitor lebih dari 6.000 transaksi ekspor batu bara, kelapa sawit, dan produk besi baja.
Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Di sektor investasi, Prabowo menyebut realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931 triliun dan menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja.
Pada semester I 2026, realisasi investasi mencapai Rp1.010 triliun dengan penciptaan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja.
Sementara itu, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026 dan 5,45 persen pada semester I 2026. Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen hingga akhir tahun.
Namun, ia menegaskan pertumbuhan ekonomi dan investasi bukan tujuan akhir pemerintah.
“Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita,” katanya.
Menurut Prabowo, investasi harus menghasilkan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Koperasi dan Kampung Nelayan
Pemerintah juga mendorong ekonomi kerakyatan melalui pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Prabowo menyebut 10.000 koperasi telah beroperasi, dengan 3.300 di antaranya dinilai berjalan optimal.
Pemerintah menargetkan 30.000 Koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi pada akhir 2026.
Di sektor perikanan, pemerintah telah membangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih. Program tersebut ditargetkan mencapai 1.386 kampung yang berfungsi pada akhir Desember 2026.
Prabowo juga menyebut pemerintah menargetkan pembangunan 1.582 kapal ikan modern pada 2027 untuk memperkuat armada perikanan nasional.
Fokus pada Pembangunan Manusia
Dalam pembangunan manusia, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program utama pemerintah. Prabowo menyebut program tersebut telah menjangkau puluhan juta penerima.
Pemerintah juga telah memperbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Renovasi sekolah ditargetkan terus dilakukan hingga seluruh sekolah di Indonesia selesai diperbaiki secara bertahap pada 2029.
Selain itu, pemerintah memperluas Program Sekolah Rakyat, SMA Unggul Garuda, Beasiswa Garuda, serta pembangunan sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Di bidang kesehatan, Prabowo menyebut program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025.
Pemerintah juga membangun dan meningkatkan rumah sakit umum daerah serta menanggung iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,8 juta warga tidak mampu.
Untuk perlindungan sosial, pemerintah mulai melakukan digitalisasi pendaftaran bantuan sosial guna mempercepat proses verifikasi penerima sekaligus mengurangi biaya yang harus ditanggung masyarakat.
Di bidang perumahan, hingga 30 Juni 2026 pemerintah telah menyalurkan bantuan renovasi kepada 83.907 rumah. Program pembiayaan perumahan bersubsidi juga disebut telah menjangkau hampir 100.000 rumah.
Menutup pidatonya, Prabowo menegaskan pemerintah tidak sekadar bertugas mempertahankan keberadaan negara, tetapi memastikan negara hadir dalam kehidupan masyarakat.
“Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya,” ujar Prabowo.
Ia juga menegaskan demokrasi harus menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat dan tidak berhenti pada proses pemilihan.
“Mari kita buktikan kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan,” kata Prabowo.
