Jakarta, INDONEWS.ID - Kekhawatiran banyaknya purnawirawan TNI-Polri ikut Pilkada dapat dimaklumi. Ironisnya, partai politik sebagai pusat kaderisasi politik, malah memberikan kesempatan politik itu pada TNI dan Polri untuk terjun ke dunia politik sebelum mereka pensiun.
“Ini mengindikasikan kegagalan partai politik melakukan kaderisasi di satu sisi, dan keberhasilan kepemimpinan TNI Polri dalam meraih kepercayaan publik sehingga memiliki daya elektabilitas untuk berkontes,” ujar Koordinator SETARA Institute Hendardi melalui siaran pers, Sabtu (20/1/2018).
Hendardi mengatakan, secara normatif anggota TNI/Polri memiliki hak sepanjang telah memenuhi persyaratan dengan pengunduran diri. Tetapi kecemasan akan netralitas harus dinetralisir dengan kinerja Bawaslu dan penegak hukum lainnya memastikan institusi TNI Polri tidak beroperasi.
“Jika melihat kepemimpinan pada dua institusi itu, jaminan itu tampak dipegang teguh. Tetapi untuk jangka panjang perlu dipikirkan mekanisme yang lebih terukur untuk memastikan ihwal netralitas ini. Misalnya dengan masa jeda beberapa tahun bagi anggota Polri dan TNI kapan bisa ikut berkontes,” ujarnya. (Very)