ilustrasi Bank DKI (ist)
Jakarta, INDONEWS.ID- Tim kuasa hukum Anies-Sandi telah melaporkan Bank DKI ke Otoriter Jasa Keuangan (OJK) atas dugaan keterlibatan dalam kampanye pasangan nomor dua, Ahok-Djarot.
Menurut Wakil ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Muhammad Taufik, pelaporan itu didasari adanya temuan dugaan money politik dengan membagikan dana banntuan untuk warga lanjut usia sebesar Rp 600 ribu via bank DKI.
"Ada pembukaan rekening dana bantuan warga lanjut usia (Lansia) Rp600 ribu. Jadi orang setor uang Rp50 ribu demi dapat bantuan lansia," kata Taufik di Posko pemenangan, Anies-Sandi, Jl Cicurug, Jakarta, Kamis (13/4/2017).
Taufik menjelaskan, dana bantuan tersebut dijanjikan akan ditransfer per tiga bulan asalkan warga mau mencoblos pasangan nomor dua saat pencoblosan tanggal 19 April nanti. Mendengar itu, warga berbondong-bondong membuka rekening di Bank DKI.
Taufik menilai, ada beberapa keganjilan dalam program bantuan lansia yang dikeluarkan bank milik Pemda Provinsi DKI ini. Keganjilan pertama terkait anggaran program karena program ini tidak ada dalam APBD DKI Jakarta.
"Kami tegaskan tidak pernah ada DPRD ketok palu APBD untuk lansia, jangankan untuk lansia, untuk RT/RW saja kita ditolak," tegasnya.
Dengan adanya program dadakan ini menimbulkan pertanyaan dari mana anggaran program ini. "Kalo dari pasangan calon berarti ada money politic. Bank DKI ikut terlibat sebagai distributor, dua-duanya bisa kena sanksi berat," paparnya.
Keganjilan kedua adalah terkait buku tabungan yang diterima masyarakat setelah mendaftar program bantuan untuk Lansia. Taufik menunjukkan buku rekening yang kosong tanpa print saldo awal di buku rekening, seharusnya bila seseorang mendaftar sebagai nasabah saldo pertama akan di print dalam buku tabungan. "Ini kebohongan, saya sarankan nasabah tarik lagi uangnya. Karena tidak ada anggaran program Lansia," ucapnya. (hdr)
