INDONEWS.ID

  • Kamis, 10/05/2018 12:43 WIB
  • Menkopolhukan : Pemerintah Telah Ultimatum dan Tidak Ada Negosiasi Kepada Para Napi Teroris

  • Oleh :
    • luska
Menkopolhukan : Pemerintah Telah Ultimatum dan Tidak Ada Negosiasi  Kepada Para Napi Teroris
Jumpa pers penjelasakan kerusuhan napiter di Mako Brimob.(Indonews.id/Luska)

Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto menegaskan sebelumnya pemerintah telah memberikan ultimatum tegas kepada para teroris untuk segera menyerah, atau pemerintah akan mengambil langkah tegas dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Hal tersebut dijelaskan Menkopolhukam dalam jumpa pers di Mako Brimob pasca kericuhan, Kamis (10/5/2018).

Baca juga : Pemerintahan Baru Harus Lebih Tegas Menangani Kelompok Anti Pancasila

Wiranto juga mengaskan pemerintah tidak ada negoisasi kepada para napi teroris. Atas ultimatum tersebut, sebanyak 156 napiter langsung menyerahkan diri tanpa syarat syarat tertentu.

Namun, memang ada sepuluh di antaranya yang sempat menolak menyerahkan diri dan terus melawan. Mereka pada akhirnya berhasil dilumpuhkan, setelah polisi bertindak tegas.

Baca juga : Mendagri Tegaskan Musrenbangnas sebagai Wadah Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah

" Kalau tidak mau menyerah, maka aparat akan melakukan serbuan yang sudah direncanakan di lokasi mereka. Ternyata, sepuluh sisa teroris menyerah; (sekarang) lengkap 156 tahanan teroris telah menyerah kepada aparat Kepolisian,” kata Wiranto

Menurut Wiranto situasi di Markas Komando Brimob, kawasan Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, memang telah kondusif dan terkendali.

Baca juga : Kemendagri Dorong Konsistensi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah

Petugas berhasil mengatasi aksi penyanderaan dan pembunuhan terhadap aparat itu pada pukul 7.15 WIB, Kamis (10//2018).

Sedangkan tiga petugas Densus 88 yang disandera, telah dibebaskan.

Ditambahkan Wiranto, petugas juga telah berhasil mengamankan kem,bali 30 senjata api hasil sitaan yang sempat dirampas para napi teroris. (Lka)

Artikel Terkait
Pemerintahan Baru Harus Lebih Tegas Menangani Kelompok Anti Pancasila
Mendagri Tegaskan Musrenbangnas sebagai Wadah Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah
Kemendagri Dorong Konsistensi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah
Artikel Terkini
Menkes Ungkap Penyebab Rendahnya Penurunan Angka Prevalensi Stunting
Bakar SDN Inpres Pogapa Intan Jaya, TPNPB-OPM: Merdeka Dulu Baru Sekolah
Senyum Bahagia Rakyat, Pj Bupati Purwakarta Buka TMMD Ke-120 Kodim 0619/Purwakarta
Pemerintahan Baru Harus Lebih Tegas Menangani Kelompok Anti Pancasila
Apresiasi Farhan Rizky Romadon, Stafsus Kemenag: Kita Harus Menolak Tindak Kekerasan
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas