Jakarta, INDONEWS.ID - FDG yang sangat kondusif diadakan GMB (Gerakan Membangun Bangsa) dan LPER ( Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat) dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2018 yg difasilitasi oleh Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Sebagai keynote speaker Benny Pasaribu mengutarakan bahwa upaya- upaya yang sudah dilakukan pemerintahan pak Jokowi sudah pada rel yang benar.
Pembangunan infrastruktur untuk mengembangkan perekonomian pedesaan dan pengurangan kemiskinan serius dilakukan melalui kerja keras lintas kementerian dan pemda terkait.
Bonita Ketua Umum GMB, menyosialisasi visi misi tujuan lembaganya sekaligus memaparkan pelaksanaan program kerja antara lain bidang perbaikan gizi masyarakat, pencegahan stunting agar tidak terjadi hambatan pembangunan bangsa dimasa sekarang dan yang akan datang. Rencana program yang segera dilaksanakan adalah bantuan gizi, pada masyarakat Lebak, Propinsi Banten dan Seminar pencegahan Stunting di Kominfo Jakarta.
Narasumber yang lain Haryo Tienmar Ketua Umum LPER didampingi Sekjen LPER Francisca Sestri, memaparkan data UMKM di Indonesia. Dan untuk membuka lapangan kerja baru dan mengetaskan kemiskinan, pemerintah pak Jokowi harus bisa memberikan pendampingan, penyaluran bantuan kepada para pelaku UMKM seperti pedagang keliling, UKM seperti toko ritel, dan perusahaan besar sehingga roda perekonomian akan terasa hingga ke desa desa. Menyambung hal itu Fancisca Sestri menyebutkan keberhasilan cabang- cabang LPER yang sudah memproduksi pangan dari Singkong (Cab. Banyumas) dan yang sudah ekspor kerajinan dari Bambu (LPER Klaten), dan pengembangan tanaman kopi dari LPER cabang Agam Bukittinggi.
Senada dengan Haryo, Kaman Nainggolan ahli pangan mengatakan bahwa kalau pemerintahan pak Jokowi akan sukses ketika pembangunan ekonomi berkesinambungan dimulai dari pembangunan gizi untuk kualitas SDM kedepan dan pemberdayaan ekonomi dimulai dari desa yang memiliki penduduk miskin.
Eka Mardiyanti Ketua bidang Pendidikan dan pengembangan LPER, mengungkapkan pendapatnya bahwa UMKM yang tidak membatasi jenis usaha industrinya karena hanya dilihat dari omzet setahun dan asetnya, tetap harus di support pemerintah, apakah di desa maupun di kota.(hdr)