Malaysia, INDONEWS.ID - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly
Dalam rangka menindaklanjuti pertemuan Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad beberapa waktu lalu terkait kerja sama Indonesia-Malaysia dalam bidang hukum.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly bertemu dengan Jaksa Agung Malaysia H.E Tommy Thomas, dalam kunjungan kerjanya di Malaysia pada Rabu (29/8/2018).
Menteri Yasonna menjelaskan, melihat komitmen yang kuat antara Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Mahathir Mohamad terkait kerjasama hukum internasional.
“Terutama kerja sama hukum Mutual Legal Assistance (MLA) atau hukum timbal balik. Juga hukum ekstradisi yang sudah berjalan antara Indonesia-Malaysia,” tuturnya.
"Kami berdua (Menkumham dan Jaksa Agung Malaysia-red) memiliki pandangan yang sama bahwa kami harus mengambil kesempatan ini untuk memperkuat kerja sama di bidang tanggung jawab kami masing-masing. Yaitu kerja sama penegakan hukum internasional," tambahnya.
Menkumham mengatakan, Indonesia selalu percaya semua kerberhasilan kerja sama penegakan hukum internasional terletak pada komitmen negara-negara untuk bekerja sama dalam mencari solusi dari perbedaan sistem hukum.
Semisal kerja sama dalam memerangi kejahatan trans nasional, yang cenderung berkembang pesat dan menjadi ancaman bagi Indonesia-Malaysia.
Menkumham menjelaskan, pihaknya berkomitmen dalam kerja sama itu, walau terdapat perbedaan sistem hukum kedua negara. Dan tidak menghambat efektivitas dan keberhasilan kerja sama hukum Indonesia-Malaysia.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung Malaysia atas komitmen untuk menangani permintaan untuk mempertimbangkan permintaan baru-baru ini terhadap kasus pencucian uang. Saya memahami pejabat kementerian saya mengadakan pertemuan yang bermanfaat kemarin dengan para pejabat Kejaksaan Agung Malaysia," jelasnya.
Di sela-sela bertemu aksa Agung Malaysia H.E Tommy Thomas, Menkumham mengatakan, akan digelar forum untuk memajukan kerja sama hukum internasional Menteri Hukum se-ASEAN pada tahun ini.(hdr)