Jakarta, INDONEWS.ID -- Pemerintah Indonesia melalui PT Inalum (Persero) resmi menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) pada hari ini.
Presiden Joko Widodo mengatakan, bersamaan dengan pelunasan pembayaran saham Freeport Indonesia itu, berbagai persoalan terkait juga telah rampung.
Salah satu permasalahan yang telah diselesaikan adalah terkait pengolahan limbah perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut.
Masalah lainnya yang juga sudah diselesaikan adalah terkait kesepakatan pembangunan smelter sehingga hasil tambang Freeport Indonesia tak lagi diekspor dalam bentuk mentah melainkan diolah dulu di Indonesia.
Dampaknya, nilai tambah industri tanah air akan semakin meningkat.
"Terakhir, untuk hal berkaitan dengan lingkungan, berkaitan smelter semuanya juga telah terselesaikan dan sudah disepakati. Artinya semuanya sudah komplit. Tinggal bekerja saja," ujar Jokowi seperti dikutip detikcom.
Perlu diketahui, selama ini proses akuisisi saham Freeport Indonesia sempat terkendala masalah pengolahan limbah hasil tambang.
Dalam paparan sebelumnya, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ilyas Assad menambahkan bahwa berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada kerugian dari lingkungan dan masalah tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh KLHK.
"Apabila pemerintah terbitkan izin lingkungan, maka hal-hal mengenai dampak sudah diperhitungkan dalam perjanjian itu," katanya.
Masalah lingkungan yang ada di Freeport Indonesia adalah soal tailing atau limbah tambang. Penanganan tailing diselesaikan dalam waktu satu tahun.
"Dalam waktu dekat ini, roadmap tersebut nantinya soal pengaturan dan penanganan tailing dan lingkungan akan selesai dalam waktu satu tahun," ujarnya. (very)