Jakarta, INDONEWS.ID – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menolak langkah pelaporan terhadap Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla terkait polemik pernyataannya. Pigai menilai pendekatan hukum tidak memberikan manfaat dalam meredam konflik yang muncul di tengah masyarakat.

“Saya Menteri HAM tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Saya tolak tegas. Terus terang tidak ada manfaatnya juga,” ujar Pigai, Rabu (15/4/2026).

Menurut Pigai, polemik yang muncul seharusnya diselesaikan melalui dialog dan komunikasi terbuka, bukan melalui jalur litigasi. Ia menegaskan bahwa pendekatan non-hukum lebih efektif untuk menjaga stabilitas sosial, terutama dalam isu yang sensitif seperti agama.

Ia juga menilai Jusuf Kalla sebagai tokoh nasional tidak memiliki niat buruk dalam menyampaikan pernyataannya.

“Pak JK itu negarawan, mantan wapres. Saya tidak yakin ada intensi untuk mendiskreditkan agama tertentu,” katanya.

Pigai menekankan bahwa jika terdapat pernyataan yang dianggap tidak tepat, maka langkah klarifikasi harus menjadi pilihan utama. Dialog dinilai mampu mencegah eskalasi konflik serta menjaga kohesi sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

“Ada hal-hal yang bisa diselesaikan melalui klarifikasi dan dialog, tanpa perlu melapor ke polisi,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kedewasaan publik dalam menyikapi perbedaan pandangan, agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah.

“Membenturkan kelompok masyarakat melalui isu agama hanya akan merugikan kita sebagai bangsa,” tegas Pigai.

Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat melaporkan Jusuf Kalla ke kepolisian terkait pernyataannya dalam sebuah ceramah yang memicu polemik. Salah satu laporan diajukan oleh Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Sahat Martin Philip Sinurat, ke Polda Metro Jaya.

Menanggapi hal tersebut, pihak Jusuf Kalla menyatakan bahwa pernyataannya bukan bertujuan mengajarkan teologi, melainkan untuk menjelaskan dinamika konflik serta pentingnya meluruskan pemahaman demi terciptanya perdamaian.

Pigai menegaskan bahwa menjaga kesejukan sosial, persatuan, dan kesatuan bangsa harus menjadi prioritas di tengah dinamika nasional saat ini. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog sebagai solusi.

“Jauh lebih penting kita menjaga kesejukan, persatuan, dan kesatuan. Tempuh jalur dialog,” pungkasnya.