Jakarta, INDONEWES.ID – Akibat menyetujui hak angket DPR tentang kinerja KPK, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI oleh organisasi Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI).
Menurut Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, keputusan Fahri Hamza saat memimpin rapat paripurna, dinilai tidak sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Bahkan, diduga melanggar dan menabrak mekanisme yang berlaku.
" Kami hendak menyampaikan laporkan dugaan pelanggaran kode etik Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 terhadap teradu utama Fahri Hamzah selaku Ketua Sidang Rapat Paripurna dan turut teradu lainnya Setya Novanto, Agus Hermanto, Taufik Kurniawan selaku Wakil Sidang Rapat Paripurna," kata Boyamin di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (3/5/2017).
Boyamin menjelaskan, pengambilan keputusan persetujuan hak angket DPR tidak melalui mekanisme voting setelah terdapat anggota tidak setuju, di mana ada tiga fraksi yang menolak yakni PKB, Gerindra, dan Demokrat sejak awal.
Padahal, kata Boyamin, sesuai aturannya pengambilan keputusan persetujuan paripurna DPR ketika aklamasi tidak dapat ditempuh maka harus dilakukan voting. “Kelihatan sekali ketakutan hak angket akan tidak sah dan ditolak karena jika dihitung kehadiran secara fisik, pasti kurang dari separuh jumlah anggota, dan membuat hak angket tidak bisa dilakukan," katanya.
Lebih jauh Boyamin meminta, agar MKD melakukan sidang untuk membentuk panel melibatkan tokoh dari luar DPR untuk memproses laporan tersebut. (hdr)
