Jakarta, INDONEWS.ID -- Aspirasi sebagian Kyai NU yang disampaikan oleh KH. Said Aqil Siraj, Ketua Umum PBNU, terkait pemilihan Presiden oleh MPR merupakan hal yang sah sebagai perwujudan hak warganegara untuk menyatakan pendapat yang dilindungi oleh konstitusi kita.
Namun, perlu digarisbawahi fakta bahwa aspirasi para Kyai tersebut bukan merupakan keputusan resmi PBNU. Hal ini juga dikemukakan oleh K Said Aqil sendiri sendiri dalam statemennya.
“Memang aspirasi tersebut didasari oleh hasil Munas NU 2012. Tetapi konteks keputusan Munas NU itu adalah terkait dengan penyelenggaraan Pilkada langsung,” ujar pengamat politik dari President University, Muhammad AS Hikam, dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu (30/11).
Hikam mengatakan, perlu diakui, ada pendapat yang mengatakan bahwa hasil Munas NU tersebut bisa ditafsirkan layak untuk dijadikan dasar bagi soal Pilpres, tetapi ada juga yang mengatakan tidak demikian. Pilkada dan Pilpres adalah dua hal yang sangat berbeda dalam lingkup dan levelnya.
“Bagi saya, terlepas dari adanya justifikasi Munas NU tersebut, statemen Ketum PBNU di atas seharusnya diletakkan pada proporsinya yang tepat, yakni masih bersifat aspirasi pribadi dan/atau atas nama pribadi-pribadi sebagian kyai,” ujarnya.
Hikam mengatakan bahwa dirinya yakin ada juga yang masih konsisten dengan hasil reformasi yang melakukan amandemen terhadap konstitusi, termasuk dalam hal ini adalah penyelenggaraan pemilihan Presiden yang langsung oleh rakyat Indonesia.
Dikatakannya, argumentasi bahwa pilpres langsung menyebabkan biaya politik tinggi tak cukup sahih dan/atau solid, apalagi hal itu telah dipraktikkan sejak 2004 dan dunia mengakuinya sebagai pilpres yang demokratis.
“Tambahan lagi, saya sebagai seorang Gusdurian juga percaya bahwa almaghfurlah Gus Dur akan lebih condong kepada pemilihan presiden langsung oleh rakyat. Keyakinan saya ini berdasar pada pemahaman atas sikap beliau yang konsisten mendukung sistem yang lebih mencerminkan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” ujar mantan menteri Ristek di era Presiden Gus Dur itu.
Dapat diperkirakan dengan mudah bahwa parpol dan fraksi pro pilpres tidak langsung seperti PDIP, Golkar, PKB dll, akan berusaha mengapropriasi statemen KH Aqil Siraj tersebut, dan mereka akan terus mempropagandakannya, seakan-akan aspirasi itu sudah menjadi "usulan" resmi PBNU.
“Ini yang mesti ditolak karena cenderung mengarah kepada pembohongan publik. Semoga para nahdliyyin dan publik di Indonesia mencermati dengan cerdas dan mendalam permainan para elit parpol dan politisi yang, menurut saya, tak lagi konsisten dengan amanat reformasi tersebut,” pungkasnya. (Very)