Jakarta, INDONEWS.ID - Langkah Pemprov DKI Jakarta merevitalisasi kawasan Monas sehingga menyebabkan sebagian kawasan Monas gundul dinilai tidak tepat. Ratusan pohon ditebang untuk proyek yang hingga berita ini diturunkan alasannya masih simpang siur.
Kelompok Gerakan #SaveJakarta atau gerakan menyelamatkan Jakarta yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan Ormas menempuh jalur hukum dengan langkah melakukan impeachment atau pemakasulan terhadap gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar dilengserkan dari jabatannya sebagai gubernur.
Adapun beberapa Organisasi Masyarakat atau Ormas yang tergabung dalam gerakan menyelamatkan Jakarta ini di antaranya Satu Aspirasi Indonesia, Komunitas Anak Bangsa, Kawal Indonesia, LANDEP, I-ELIT-Parlemen Nusantara, Dantara, BPRI, SIMA, Sporting Indonesia, Solmet, NCBI, dan GAPSI.
Gerakan ini menuntut Anies segera dilengserkan dari jabatannya atas banyaknya kebijakan yang tidak berpihak kepada warga Jakarta. kebijakan Anies dinilai kerap merugikan warga Jakarta dan hanya bernafsu untuk sekadar menghabur-hamburkan anggaran.
Ketua Gerakan Save Jakarta Putri Simongkir mengatakan Gubernur Anies lebih banyak membuat anggaran daerah yang bukan menjadi prioritas. Bahkan, lanjut Putri, gubernur Anies membuat kebijakan yang sangat tidak logis dan masuk akal. Putri mencontohkan, anggaran yang digelontorkan untuk penanganan banjir sejumlah Rp 800 Miliar lebih.
"Namun, gubernur Anies justru mengambil Rp 500 M dan entah diperuntukkan untuk apa, tidak jelas. Akhirnya, seolah masalah banjir ini menjadi kesalahan Tuhan, padahal kelalaian Anies yang tidak bisa mengelola Jakarta," ungkap Putri kepada Indonews.id di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Selasa (21/1/2020).
Putri menerangkan, seandainya anggaran dengan total Rp 800 Miliar digunakan secara tepat, kita yakin, dampak banjir yang melanda Jakarta di awal tahun yang menjadi kisah kelam warga Jakarta memulai awal tahunnya, tidak mungkin begitu parah.
Selain masalah banjir yang merengut banyak korban jiwa, harta benda dll, Putri menambahkan, Anies di-impeach juga karena banyak anggaran yang dinilai janggal dan pernyataannya kontroversial seperti penyataan "pribumi", anggaran Lem Aibon yang sempat heboh, ballpoin, kertas Pasir dan terakhir adalah penggundulan sebagian area Monas.
"Monas ini, alasanya belum jelas. Ada yang bilan untuk MRT, ada yang bilang untuk Formula E," ungkap
Sementara itu, Andre Vincent Wenas dari Komunitas Kawal Indonesia selaku Sekjen Gerakan #SaveJakarta mengatakan langkah hukum yang kita tempuh dengan impeachment ini adalah sebuah upaya pendidikan hukum kepada masyarakat. Bahwa langkah kita ini, lanjut Andre, adalah gerakan akal sehat melawan pembodohan atas mobokrasi - kleptokrasi serta narasi yang dibangun Anies dan pendukungnya yang telah membodohi warga Jakarta selama ini
"Kita harus akhiri pembodohan oleh oleh gubernur Anies ini. Kita harus lawan dengan cara yang cerdas. Jadi langkah kita ini adalah gerakan akal sehat," tutur Andre.
Di tempat yang sama, kuasa hukum Gerakan Save Jakarta, Petrus Selestinus mangatakan mekanisme dan dasar dari impeachment atau pemakzulan yang kita tempuh ini sudah diatur dalam undang-undang. Selama ini, terang Petrus, masyarakat dan DPRD tidak sadar sehingga tidak memanfaatkan undang-undang ini untuk mengajukan hak angket dan melakukan impeachment kepada Gubernur Anies agar segera dicopot dari Jabatannya.
"Langkah kita ini bergantung kepada DPRD DKI Jakarta dan para Wakil Rakyat di DPRD ditentukan oleh keputusan Fraksi. Tapi, bagaimanapun hasilnya, sekurangnya-kurangnya kita telah menempuh jalur hukum yang diatur oleh Undang-undang untuk mencopot gubernur," tutur Petrus.*(Rikardo)