Jakarta, INDONEWS.ID - Komite II DPD RI menilai anggaran Kementerian Petanian (Kementan) pada tahun 2020 sangat kecil dibandingkan tahun lalu. Namun bukan berarti Kementan tidak memikirkan ketersedian pangan, daerah rawan pangan, dan penggembangan cadangan pangan.
“Walaupun anggaran Kementan kecil tapi kita perlu mendukung program-programnya. Padahal negara maju seperti Amerika Serikat memiliki anggaran yang cukup besar untuk pertanian yaitu 17 persen,” kata Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh saat Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (24/02/2020)
Puteh mengungkapkan meskipun kecilnya anggaran Kementan, namun Kementan harus mengelola dengan baik. Bagaimanapun, sektor pertanian merupakan hal penting dalam sebuah negara.
“Jika sektor pertanian maju, maka otomatis bangsa ini juga maju,” tuturnya.
Pada kesempatan ini, Anggota DPD RI asal Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya mengatakan bahwa untuk didaerahnya sangat minim sumber daya manusia (SDM) tenaga penyuluh pertanian.
Padahal, tenaga penyuluh pertanian sangat dibutuhkan untuk mengembangkan sektor pertanian di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat.
"SDM untuk tenaga penyuluh pertanian sangat kurang. Kami mohon perhatian Kementan untuk tenaga penyuluh pertanian di daerah saya,” paparnya.
Sementara itu, Anggota DPD RI asal Papua Barat Mamberob Yosephus Rumakiek menjelaskan bahwa di Papua Barat tidak banyak lahan pertanian kecuali di daerah transmigran.
Walaupun tidak banyak lahan pertanian, nyatanya kelangkaan pupuk di Papua Barat kerap saja terjadi.
"Kelangkaan pupuk di Papua Barat masih saja terjadi. Untuk peternakan sapi di Sorong, kami mengharapkan perhatian kepada pemerintah. Walaupun peternakan sapi di Sorong skala kecil namun kami berharap bantuan dari Kementan,” kata Mamberob.
Di kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan pada tahun 2020 Kementan memiliki anggaran sebesar Rp 21 triliun.
Kementan juga didukung dana subsidi pupuk, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun yang diperuntukan bagi Dana Alokasi Khusus (DAK) provinsi sebesar Rp 384 miliar, dan DAK kabupaten/kota sebesar Rp 1,12 triliun.
"Penggunaan dana DAK oleh daerah diarahkan guna mendukung pembangunan atau perbaikan infrastruktur dasar pertanian dan sarana pendukungnya,” paparnya.
Syahrul Yasin Limpo juga meminta dukungan dari DPD RI terkait antisipasi dampak dari Virus Corona di China.
Di mana Indonesia memiliki ketergantungan impor bawang putih dari China, bahkan data impor bulan Februari 2020 sebesar 23 ribu ton sehingga berpotensi mengganggu ketersedian bawang putih dalam negeri.
"Kementan juga telah mengantisipasi dengan mencari alternatif importasi bawang putih, selain mendorong produksi dalam negeri. Untuk Februari 2020 sebesar 23 ribu ton, jauh lebih kecil dari impor tahun sebelumnya sebesar 583 ribu ton," pungkasnya.*