Jakarta, INDONEWS.ID -- Perhatian publik terhadap isu-isu demokrasi saat ini turun drastis dilindas isu Corona (Covid-19). Padahal, bagaimana pun tetap penting mengawal jalannya demokrasi agar tak diselewengkan untuk kepentingan tertentu.
Karena itu, para pembuat kebijakan, baik Presiden dan DPR, diminta menahan diri untuk tidak mendorong dan mengambil kebijakan yang membutuhkan keterlibatan publik dalam situasi seperti ini. Sebab saat ini partisipasi publik akan sangat minim atau bahkan tak ada sama sekali.
Karena itu, pada Senin (06/04/2020) Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) menggelar konferensi pers online untuk menyoroti situasi politik kekinian di tengah pandemi covid-19.
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow mengatakan, acara ini merupakan inisiatif kecil untuk tetap memelihara tradisi kontrol publik terhadap proses demokrasi dan jalannya pemerintahan. Hal ini terasa penting ditengah fokus masyarakat yang tersita oleh isu corona.
“Jadi kami ingin terus menumbuhkan semangat dan kesadaran publik untuk tetap kritis, agar situasi ini tak dimanfaatkan oleh para elit politik dan pemerintah untuk mendorong kebijakan tidak sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat banyak,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Senin (6/4).
Dia mengatakan, GIAD melihat bahwa beberapa waktu terakhir ini muncul banyak rencana kebijakan yang meresahkan rakyat sehingga menimbulkan kontroversi, seperti pemberlakuan darurat sipil untuk penanganan pandemi corona, rencana pembebasan tahapan korupsi, rencana DPR dan Pemerintah untuk tetap membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja, dll.
“Secara khusus, menurut saya, terus melakukan pembahasan RUU kontroversi seperti RUU Omnibus Law dan lain-lain, rasanya merupakan perbuatan yang tak etis ditengah kuatir dan derita rakyat menghadapi pandemi Corona. Apalagi kita tahu bahwa RUU ini diwaktu muncul mendapatkan penolakan banyak pihak. Repotnya, jika ini tetap dilanjutkan pembahasannya, maka bisa dipastikan ekspresi penolakan tak akan muncul secara maksimal, mengingat pembatasan-pembatasan yang kini banyak terjadi,” ujarnya.
Hal ini, kata Jeirry, juga menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan tak memiliki kepekaan dan kepedulian sosial serta sense of crisis terhadap apa yang sekarang sedang dialami oleh rakyat. Padahal solidaritas dan kepedulian sosial saat ini sangat dibutuhkan agar bangsa ini bisa segera keluar dari situasi darurat kesehatan yang sekarang terjadi.
Karena itu, para elit politik dan pemerintahan diminta untuk fokus saja pada penanganan pandemi corona, yang disana sini masih terlihat banyak masalah dan kelemahan. Komitmen dan kesungguhan penanganan pandemi itu akan teruji dan terlihat dari seberapa efektifnya efek dan akibat dari apa yang dilakukan itu bagi kepentingan rakyat. Makanya dibutuhkan fokus dan sinergi semua pihak agar hasilnya maksimal.
Dalam situasi darurat kesehatan dengan pembatasan sosial berskala besar ini, kata Jeirry, semua pihak berharap agar para pihak terkait tidak mengambil kebijakan yang membutuhkan keterlibatan dan legitimasi moral publik yang kuat.
“Sebab jika itu tetap terjadi maka kebijakan itu akan cacat secara prosedural dan substansi. Dengan sendirinya juga akan cacat implementatif. Sebab keterlibatan publik secara prosedural dan substansi penting sekali dalam proses sebuah regulasi. Sebab bukankah sejatinya regulasi itu dibuat untuk kepentingan rakyat banyak? Dan, kebijakan yang tidak mendapatkan partisipasi publik akan sulit untuk direalisasikan untuk kepentingan rakyat banyak,” pungkasnya. (Very)