INDONEWS.ID

  • Senin, 27/04/2020 21:30 WIB
  • Dinilai Bermasalah, Ketua DPD Minta Presiden Evaluasi Program Kartu Pra Kerja

  • Oleh :
    • Marsi Edon
Dinilai Bermasalah, Ketua DPD Minta Presiden Evaluasi Program Kartu Pra Kerja
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Matalitti saat membagikan bantuan di Jawa Timur.(Foto:Istimewa)

Surabaya, INDONEWS.ID - Beberapa program dan kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan dampak pandemi Covid-19 telah diluncurkan. Namun ada beberapa program yang menuai sorotan masyarakat, karena ada yang dirasa kurang tepat, dan ada yang dirasa masih lambat.

Terhadap masalah pelaksanaan program di lapangan termasuk program kartu pra kerja, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Matalitti meminta Presiden untuk tidak ragu melakukan evaluasi terhadap program-program tersebut.

Baca juga : Jelang Pilkada Serentak 9 Desember, Wakil Ketua DPD Minta Media Netral

"Saya sengaja tetap turun ke lapangan, untuk melihat sendiri. Karena dari dulu saya tidak percaya kertas-kertas laporan. Saya harus cek dan bertemu masyarakat," kata LaNyalla saat memantau lapangan di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur,Senin,(27/04/2020)

Menurut LaNyalla, program yang paling banyak disorot masyarakat adalah kartu pra-kerja. Program ini sebenarnya sangat tepat dan pas, apabila diterapkan dalam situasi normal.
Karena konsep dasar program ini lebih untuk menyiapkan calon angkatan kerja baru, atau untuk mencetak wirausahawan baru. Tetapi menjadi kurang tepat sebagai jurus penanggulangan dampak pandemi Covid-19.

Baca juga : Ketua DPD LaNyalla Siap Perjuangkan Pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya

"Hari ini situasi kita berbeda drastis. Dunia usaha banyak yang collapse, daya beli masyarakat turun, PHK resmi maupun tak resmi, dengan pola karyawan dirumahkan, ada jutaan jumlahnya, orang butuh uang untuk sekedar makan ada di mana-mana, sementara biaya hidup, khususnya di kota dan wilayah urban cukup tinggi, nah mereka tidak butuh dibelikan modul pelatihan oleh pemerintah, tetapi substitusi atas kehilangan penghasilan karena di PHK atau dirumahkan,"ungkap LaNyalla.

Karena itu, wajar apabila biaya program kartu pra-kerja dengan total alokasi Rp. 20 trilyun. Dengan rincian biaya untuk pelatihan online Rp. 5,6 trilyun.Biaya insentif Rp. 13,45 trilyun, dan biaya Survei Rp. 840 milyar.

Baca juga : DPD Dorong Penguatan Lembaga BPS Melalui Perubahan UU Tentang Statistik

"Hanya komponen biaya insentif saja yang bisa diterima dalam bentuk tunai sebesar Rp. 600 ribu per bulan oleh pemegang kartu pra-kerja. Sisanya untuk membayar mitra pemerintah. Ini mungkin perlu dievaluasi agar semua dialihkan dulu ke masyarakat. Prioritas kita masyarakat tersubstitusi atas hilangnya mata pencaharian mereka," jelasnya.

Dana penanggulangan Covid-19 Rp 405,1 trilyun yang disediakan pemerintah disebut masih tergolong sangat sedikit dibanding alokasi yang disiapkan sejumlah negara lain.

"Nah apalagi kalau dirasa sangat terbatas, seharusnya sangat selektif dan efektif penggunaannya. Bayangkan biaya survei Rp 800 milyar. Angka ini besar lho kalau dibelikan beras. Sebaiknya prioritas sekarang masyarakat yang miskin, yang kesulitan untuk makan, harus dijamin bisa makan. Itu dulu," tutup pendiri Yayasan LaNyalla Academia itu. (*)

 

Artikel Terkait
Jelang Pilkada Serentak 9 Desember, Wakil Ketua DPD Minta Media Netral
Ketua DPD LaNyalla Siap Perjuangkan Pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya
DPD Dorong Penguatan Lembaga BPS Melalui Perubahan UU Tentang Statistik
Artikel Terkini
Kaukus Pemuda Indonesia Timur Dukung TNI-POLRI Tegakkan Kedaulatan NKRI
Demi Kepastian Hukum, Ke-14 Kasus Hukum yang Menimpa Rizieq Pantas Dibuka
BNPB:Ekosistem Garis Pantai Penting untuk Mitigasi Bencana Tsunami di Selatan Jawa
Dukung PEN, PNM Respon Positif Penyaluran Kredit BNI Melalui PNM
Bersama PNM, BNI Saluran Kredit Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
faramir