Jakarta, INDONEWS.ID - Kemarahan Presiden Jokowi pada rapat paripurna menteri Kabinet Indonesia Maju tanggal 18 Juni lalu disebabkan karena para menteri lamban mencairkan anggaran.Padahal, masyarakat sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah saat pandemi berlangsung.
Setelah ditelusuri, ternyata para menteri memiliki alasan cukup untuk tidak terburu-buru mengeluarkan anggaran belanja pada corona ini. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menerangkan, para menteri takut mencairkan anggaran karena merasa takut dengan proses audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.(BPK)
"Tapi ada juga yang takut. Takut ke BPK. Saya datangi ke Ketua BPK," kata Mahfud MD kepada media, Minggu,(5/07/2020)
Lebih lanjut Manfud menjelaskan, sebenarnya para menteri itu ingin mempercepat proses pencairan anggaran. Pemanfataan dana tersebut antara lain untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Namun, ia menerangkan, pada saat proses pencairan, ada upaya dari BPK untuk terlebih dahulu mengecek mekanisme pencairan keuangan. Karena itu, seluruh proses pengeluaran keuangan di kementerian terhenti untuk sementara waktu.
"Orang sedang berjalan, BPK sudah masuk, katanya mau disetop dulu, semua mau diperiksa dulu prosedurnya. Padahal ini buru-buru mengeluarkan uang," jelasnya.
Mahfud pun memerintahkan kepada para menteri untuk tidak takut mengeluarkan uang. Pihaknya telah berupaya dan berkoordinasi dengan BPK serta Kejaksaan Agung, terutama dalam memberikan pendampingan hukum sehingga tindakan para menteri tidak berujung pada tindak pidana korupsi.
"Ya sudah nanti saya urus agar nanti ada semacam audit komprehensif yang lebih mudah lebih memperlancar urusan," tutupnya.*