INDONEWS.ID

  • Kamis, 22/10/2020 22:34 WIB
  • Rencana Kedatangan Menlu Pompeo, Pentingnya Indonesia Menjaga Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif

  • Oleh :
    • very
Rencana Kedatangan Menlu Pompeo, Pentingnya Indonesia Menjaga Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif
Hikmahanto-Juwana Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI). (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Setelah Menteri Pertahanan Prabowo mengunjungi AS, dalam rencana Menlu AS Michael Pompeo juga akan datang ke Indonesia.

Menjadi pertanyaan di masa pandemi Covid 19 ini dan mendekatnya pelaksanaan Pemilihan Presiden di AS, mengapa para pejabat AS intens berhubungan dengan para mitranya di Indonesia.

Baca juga : Didik J Rachbini: Gagasan Menyatukan Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta Eksperimen yang Baik dan Berani

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan kemungkinan besar ini terkait dengan kekhawatiran AS terhadap Indonesia yang dianggap terlalu dekat dengan China.

Seperti diketahui, belakangan ini, kata Hikmahanto, China sangat agresif di Laut China Selatan. Bahkan dengan kekuatan ekonominya dan penemuan vaksin telah mengembangkan pengaruh di negara-negara kawasan.

Baca juga : Menkes Ungkap Penyebab Rendahnya Penurunan Angka Prevalensi Stunting

Agresivitas ekonomi China, bahkan menurut buku putih Departemen Pertahanan AS, memungkinkan China meminta sejumlah negara untuk membangun pangkalan militer, termasuk Indonesia.

“AS tentunya berharap Indonesia berada dibelakang AS. Permintaan AS untuk mendaratkan pesawat tempur mata-mata dapat diartikan demikian,” ujarnya.

Baca juga : Bakar SDN Inpres Pogapa Intan Jaya, TPNPB-OPM: Merdeka Dulu Baru Sekolah

“Disinilah pentingnya pengambil kebijakan di Indonesia untuk menjaga politik luar negeri bebas aktif baik terhadap China, AS, maupun negara manapun,” ujar Hikmahanto.

Seperti diberitakan sebelumnya oleh Suara.com, Presiden Joko Widodo telah menolak permintaan Amerika Serikat untuk menjadikan Indonesia sebagai pangkalan bagi pesawat-pesawat mata-mata P-8 Poseidon. Demikian diwartakan Reuters, Selasa (20/10/2020) yang mewawancarai empat orang pejabat senior di Tanah Air.

AS disebut telah melakukan pendekatan tingkat tinggi ke Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri Indonesia, sebelum Presiden Joko Widodo menolak permintaan tersebut.

Permintaan AS itu disebut telah membuat Pemerintah Indonesia terkejut. Sejak lama Indonesia diketahui memiliki kebijakan luar negeri bebas-aktif dan tidak pernah mengizinkan Nusantara dijadikan pangkalan bagi militer asing.

Perwakilan Istana, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri belum memberikan komentar terkait kabar ini. Departemen Luar Negeri AS dan Kedutaan Besar AS di Jakarta, yang dimintai keterangan oleh Reuters, juga enggan bicara.

P-8 Poseidon merupakan salah satu pesawat mata-mata paling canggih di dunia saat ini. Ia dilengkapi radar termutakhir, kamera berdefenisi tinggi, dan sensor akustik canggih. Selama setidaknya 6 tahun, pesawat ini telah digunakan untuk memantau pulau-pulau, area permukaan dan bawah air di Laut China Selatan. (Very)

 

Artikel Terkait
Didik J Rachbini: Gagasan Menyatukan Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta Eksperimen yang Baik dan Berani
Menkes Ungkap Penyebab Rendahnya Penurunan Angka Prevalensi Stunting
Bakar SDN Inpres Pogapa Intan Jaya, TPNPB-OPM: Merdeka Dulu Baru Sekolah
Artikel Terkini
Didik J Rachbini: Gagasan Menyatukan Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta Eksperimen yang Baik dan Berani
Menkes Ungkap Penyebab Rendahnya Penurunan Angka Prevalensi Stunting
Bakar SDN Inpres Pogapa Intan Jaya, TPNPB-OPM: Merdeka Dulu Baru Sekolah
Senyum Bahagia Rakyat, Pj Bupati Purwakarta Buka TMMD Ke-120 Kodim 0619/Purwakarta
Pemerintahan Baru Harus Lebih Tegas Menangani Kelompok Anti Pancasila
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas