Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sebesar Rp34 triulin untuk pengadaan vaksin corona dalam rangka memutus rantai penyebaran covid-19. Dana itu terbagi untuk pengadaan vaksin pada 2020 dan 2021.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp5 triliun untuk penanganan kesehatan dan vaksin tahun ini. Kemudian, pemerintah juga menganggarkan dana sebesar Rp29,23 triliun untuk program vaksinasi dan perlindungan sosial 2021.
"Kami melakukan pencadangan untuk pengadaan vaksin, untuk tahun ini dan tahun depan. Totalnya Rp5 triliun ditambah Rp29 triliun," tutur Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI, Kamis (12/11).
Sri Mulyani menyatakan dana ini masuk dalam program penanganan pandemi covid-19 untuk 2020 di klaster kesehatan. Sementara, pengadaan vaksin tahun depan akan menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 2020.
Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp97,26 triliun untuk klaster kesehatan dalam program penanganan pandemi covid-19. Dana itu dikucurkan untuk sejumlah program
Rinciannya, untuk belanja penanganan covid-19 sebesar Rp45,23 triliun, insentif tenaga kesehatan Rp6,63 triliun, santunan kematian RpRp600 miliar, bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) Rp4,11 triliun, gugus tugas covid-19 Rp3,5 triliun, insentif perpajakan di bidang kesehatan Rp3,49 triliun, cadangan penanganan kesehatan dan vaksin Rp5 triliun, serta cadangan program vaksinasi dan perlindungan sosial 2021 yang sudah ditandai dalam SILPA 2020 sebesar Rp29,23 triliun.
Pemerintah menyiapkan dana mencapai Rp695,2 triliun untuk menangani pandemi covid-19 di seluruh klaster. Selain kesehatan, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk klaster perlindungan sosial sebesar Rp234,33 triliun, sektoral k/l dan pemda Rp65,97 triliun, UMKM Rp114,81 triliun, pembiayaan korporasi Rp62,22 triliun, dan insentif usaha Rp120,6 triliun.
Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Kesehatan Alexander Kaliaga Ginting mengatakan suntik vaksin covid-19 akan dimulai secara bertahap pada Desember 2020 mendatang. Saat ini pemerintah pusat bersama daerah masih membahas tahapan yang akan dilalui berupa persiapan teknis, logistik, dan komunikasi untuk vaksinasi pada bulan depan.
Pemberian vaksin rencananya akan diprioritaskan untuk tenaga medis, paramedis yang melakukan contact tracing, aparat penegak hukum, tenaga pendidik, Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga lembaga legislatif.*