Oleh Christianto Wibisono, Ketua Pendiri PDBI (Pusat Data Bisnis Indonesia) penulis buku Kencan dengan Karma (KdK 2019) dan Kencan Dinasti Menteng (KDM 2021)
Opini, INDONEWS.ID - Tulisan ini diberi judul "Road Map 2024". Pasti jelas. Sedang Presiden-ter dan parlemen-sial merupakan plesetan dari istilah baku Presidensial dan Parlementer.
Dalam buku KDM halaman 123 dijelaskan riwayat system pemerintahan universal di seluruh dunia yang berbentuk kerajaan monarki dengan system suksesi dinasti turun-temurun bisa ratusan tahun dan puluhan generasi.
Tapi masa itu juga mengenal suksesi hukum rimba dan pemberontakan oleh “Gerakan rakyat melarat” dan bisa mengganti dinasti lama dengan dinasti baru.
Bisa terjadi kudeta, itu dibantu intervensi asing seperti runtuhnya dinasti Song oleh dinasti Yuan (Mongol) era novel film Yo Ko Siauw Liong Lie dari buku Pendekar Burung Rajawali.
Imperium Mongol di bawah Genghis Khan ini menjadi imperium terbesar yang pernah ada di dunia ini dan cucunya Kublai Khan 20 Maret 1293, melakukan intervensi karena Raja Kertanegara dari Singhasari memotong hidung utusan khusus Mongol pada 1289.
Intel Mongol tidak bisa membedakan ketika Raden Wijaya, menantu Kertanegara bersekutu dengan Mongol yang ingin menghukum raja pemotong hidung, maka yang digempur oleh Mongol justru Jayakatwang.
Raden Wijaya pendiri dinasti Majapahit yang akan berko-eksistensi dengan Dinasti Ming. Yahng pada 1368 mengusir dinasti Mongol Yuan dari daratan Tiongkok.
Dinasti Ming mengirim Laksamana Zheng He dalam misi muhibah ke Asia Tenggara yang secara tidak langsung akan mengakhiri dinasti Hindu Majapahit pada 1478 di tangan raja terakhir yang dilengserkan oleh putranya sendiri mualaf Raden Patah.
Setelah transisi Demak Pajang, lahirlah dinasti Mataram baru di Jawa, beribukota di Kartasura dan pada 1745 pindah ke Surakarta.
Dinasti Mataram ini akan pecah empat, 1755 Yogjakarta pisah dari Surakarta dengan Sri Sultan Hamengkubuwono I sekarang sudah sampai HB X.
Penerus Surakarta sudah sampai ke Pakubuwono XIII sejak 1757 dan Pakualaman sudah sampai ke XI. Peranan raja raja-raja Mataram sudah terbatas sejak zaman VOC penentu kebijakan adalah VOC sampai bankrupt 1799.
Setelah itu, Hindia Belanda menggantikan dan sistim monarki dunia yang digebrak oleh revolusi demokratis alih kuasa melalui voting (ballot) dari peluru (bullet).
Sejak itu, dunia mengenal system kabinet presidensial parallel dengan sistim kabinet parlementer yang sudah berawal sejak zaman monarki.
Nah Prancis juga merupakan cikal bakal demokrasi dengan revolusi berdarah 1789 yang berlanjut dengan era diktatur Napoleon, multipartai parlementer dan kemudian kohabitasi presidensial parlementer.
“Kumpul kebo” tidak jelas seperti Prancis itulah yang sekarang terjadi di Indonesia. Sistem presidensial mestinya efisien pakai dwipartai seperti AS.
Kalau multipartai gurem seperti Indonesia, maka Presiden terpilih (langsung oleh rakyat) akan tersandra oleh DPR dan sulit menggerakkan pemerintahan secara efektif.
Sebab hak mencalonkan presiden hanya oleh partai politik, maka parpol merupakan sumber oligarki politik yang sulit menemukan the best dari tokoh yang tidak punya kaitan dengan partai politik padahal berkapabilitas menjadi presiden.
Sejarah gonta-ganti PM pada awal revolusi malah menghasilkan kabinet yang akhirnya harus menyetujui bahwa utang Hindia Belanda US $1,2 milyar harus ditanggung oleh RIS.
Setelah itu, ada 5 kabinet sampai pemilihan umum 1955 yang juga jatuh bangun meskipun berkinerja bagus seperti Kabinet Ali Sastroamijoyo I (1953-1955) yang menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika.
Tapi Ia jatuh karena kasus pergantian KSAD yang juga merupakan buntut pergantian KSAD peristiwa 17 Oktober 1952 pada kabinet Wilopo.
Kabinet ke-9 Burhanudin Harahap menyelenggarakan pemilu jujur karena partainya Masyumi hanya di no 2, maka yang diangkat jadi PM adalah Ali Sastroamijoyo lagi.
Pelopor orang yang sukses jadi Lazarus politik, sudah berhenti tapi bisa masuk berkuasa lagi seperti Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla.
Kesalahan yang berulang kali dilakukan oleh elite oligarki kita adalah tidak jelas merumuskan kepentingan nasional secara obyektif strategis tapi lebih slogan dan retorika. Justru karena itu kita beberapa kali kehilangan peluang hadiah Nobel.
Waktu Bung Karno mencapai perdamaian Irian tanpa perang 1962, itu peluang dapat Nobel. Sayang, berkonfrontasi dgn Malaysia.
Begitu juga Soeharto, sempat sudah disowani PM Rabin dari Israel di Cendana tapi tidak tuntas, maka Nobel melayang. Terakhir Helsinki Accord layak dapat Nobel, tapi Tibo dieksekusi dan Polycarpus dibebaskan maka, Nobel melayang ke Grameen Bank M Junus.
Sekarang ini pertanyaan Presiden Jokowi diplomasi memayungi raja Salman kok tidak diikuti dengan arus investasi ke Indonesia? Jawabannya mungkin karena Indonesia ambigu dalam posisi jurudamai Palestina.
Kalau negara-negara Arab antri membuka hubungan diplomatic dengan Israel, malah Indonesia lebih Arab dari Arab, maka negara negara Arab sendiri bingung, lho anda ini bukan Timteng, kok lebih Timteng dari Timteng.
Sekarang ini, dunia dikuasai oleh system ketergantungan yang meritokratis, anda harus berkinerja, berproduksi, beprestasi untuk “get something from the geopolitical table”.
Dulu, bisa pakai slogan solidaritas atau momok anti komunisme untuk dapat glontoran dana bantuan superpower AS. Karena itu Trump pernah ngomel secara terbuka tidak ada lagi penempatan pasukan militer AS di Jepang dan Korea gratisan. "Anda harus bayar sekian milyar, "kata Trump pada Tokyo dan Seoul.
Maka dalam Road Map 2024 ini, capres ke-8 haruslah memiliki bekal kepiawaian diplomasi canggih tapi down to earth, how to monetize diplomatic and geopolitical networking and linkage.
Kalau Indonesia baik dengan AS dalam konflik dengan RRT itu, Indonesia dapat apa dan bagaimaina supaya tidak cuma dapat “recehan” .Tapi betul betul setara dengan kinerja kita sebagai bangsa no 4 sedunia dalam kualitas kekuatan menengah signifikan, bukan hanya kuantitas tapi mediocre.
Salah satu usulan yang harus berani anda pikirkan terutama generasi muda setelah mempalajari dan mendalami bahwa there is nothing new under the sun.
Semua sejak dinasti Mataram sampai dinasti Menteng, baik local Indonesia maupun internasional global, kata kuncinya adalah jangan munafik. Laksanakan kinerja anda sebagai politisi ketika jadi negarawan.
Jangan malah korupsi terus, dagang sapi terus, pakai intrik dinasti kuno dalam kudeta dan tidak menghormati meritokrasi.Tapi malah berkubang dalam Kabilisme, benci cemburu dengki iri kepada pesaing yang lebih berbobot.
Balapan kita adalah dengan pelaku, bukan hanya birokrat diplomat tapi juga korporate, NGO/LSM, professional yang total ICOR Incremental Capital Output Ratio kita harus turun dari 6,7 paling tidak efisien se ASEAN.
Silakan anda pikirkan bagaimana membentuk wadah memikirkan trobosan baru untuk mencegah kebekuan rekrut capres ke-8 hanya oleh 9 parpol yang tidak memuaskan anda.
Tapi seperti kata surat Al Raad yang sering dikutip Bung Karno: "Tuhan tidak akan mengubah nasib seseorang atau suatu bangsa kalau bangsa itu sendiri tidak punya kemauan untuk mengubahnya".
Selamat berdiskusi memanfaatkan sejarah yang dikemas dalam KDM.
Hari ini ada berita Pemerintah menolak usulan pilkada 2022, ini semua bagian dari kondisi presidenter kumpul kebo dengan parlemensial.
Ironis bahwa kita semua jadi korban sistim “kumpul kebo presiden yang gemeter disandra parlemen yang sial(an)”. Sayang tapi itu semua yang terjadi dalam proses sejarah kita 12 tahun pertama gonta-ganti 10 PM lalu gonta-ganti 7 presiden di mana 53 tahun hanya di tangan 2 orang dinasti Sukarno Soeharto.
Saya harap akan ada bibit capres 8. Semoga Tuhan menyertai Indonesia pasca Covid dengan peranan sebagaj jurudamai tuntas konflik Abrahamik. Dengan implementasi Pancasila sejati, jurudamai multikltur pluralis sejati yang sudah berdamai pasca Covid dalam Pax Covidica, Pax Humanica. Tidak ada lagi dominasi Pax Britannica, Pax Ameriana, Pax Sinica atau Pax Islamica.
Jakarta, 30 Januari 2021