Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah telah menetapkan kebijakan PPKM bagi Pulau Jawa dan Bali dengan tujuan mengendalikan pandemi Covid-19. Kebijakan ini berjalan sejak tanggal 3 hingga 20 Juli mendatang.
Melihat PPKM yang telah berjalan hampir sepekan,Pengurus Besar Pergerakan Mahasiwa Islam Indonesia (PB PMII), melihat belum ada tanda -tanda efektif dari penerapan kebijakan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari angka positif Covid-19 yang belum mengalami perubahan selama beberapa hari terakhir.
"PB PMII telah mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diterapkan pemerintah, namun setelah beberapa hari berlangsung terlihat pemerintah tidak mampu memanfaatkan PPKM sebagai momentum yang tepat untuk memperbanyak Tracing, Tracking, dan Testing dan menyelesaikan tugas-tugas penanggulangan lainnya selagi masyarakat bergerak terbatas," kata Ketua PB PMII Bidang Hubungan Organisasi Kemahasiswaan, Kepemudaan, Kemasyarakatan, dan LSM - HOK3L, Yogi Apendi dalam keterangan keterangan tertulisnya kepada media di Jakarta, Jumat,(9/07/2021)
Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, tanggal 07 Juli 2020 terdapat penambahan 34.379 kasus dengan angka kematian sebanyak 1.040 kasus. Data ini menambah total kasus Covid-19 di Indonesia menjadi 2.379.397 dengan kematian 62.908 kasus (covid19.go.id).
Sementara itu, rasio masyarakat yang terpapar virus Covid-19 atau positivity rate kasus positif Covid-19 harian Indonesia pada tanggal 07 Juli 2021 adalah 24,22 persen. Namun, jika ukurannya tanpa menggunakan hasil positif dari tes antigen, hanya menghitung dari metode swab PCR dan TCM, maka positivity rate mencapai 33,89 persen.
Seiring berjalannya PPKM darurat, pemerintah telah meningkatkan tes harian Covid-19. Selama masa PPKM Darurat Jawa-Bali, pemerintah meningkatkan target testing di wilayah Jawa-Bali sebesar 324 ribu,
Namun, pelaksanaannya hanya mampu mencapai 38 persen dari target yang telah ditentukan sekitar 124 ribu. Karena itu, PB PMII, tegas Yogi Apendi, pemerintah sudah seharusnya menyediakan layanan tes swab bagi masyarakat.
"Pemerintah harus segera keluarkan kebijakan Test swab Gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia di semua tempat, baik di fasilitas layanan kesehatan pemerintah ataupun non pemerintah," tegas Yogi Apendi.
Lebih lanjut Yogi Apendi menegaskan, kesehatan merupakan hak mutlak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Karena itu, pemerintah mesti menyediakan layanan kesehatan gratis mulai dari tes swab, akses obat-obatan hingga oksigen bagi pasien bagi pasien Covid-19.
Beberapa minggu terakhir, PB PMII melihat adanya permainan para mafia obat yang secara sengaja mencari keuntungan selama pandemi berlangsung Indonesia. Para mafia ini, menurutnya, harus ditindak tegas oleh pemerintah karena telah mengorbankan masyarakat kecil.
Adapun beberapa hal yang menjadi tuntutan PB PMII kepada pemerintah sebagai berikut:
Pertama: Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia secara komprehensif
Kedua: Pemerintah harus segera keluarkan kebijakan Test swab Gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia di semua tempat, baik di fasilitas layanan kesehatan pemerintah ataupun non pemerintah. Hal ini dipandang penting untuk membuka akses seluas-luasnya dalam testing Covid-19 sehingga pemerintah mampu mendeteksi secara secara cepat dan masyarakat mudah untuk mengetahui kondisi tubuhnya, terpapar virus atau tidak.
Ketiga: Pemerintah harus seger keluarkan kebijakan pemberian obat dan vitamin gratis kepada kepada seluruh lapisan masyarakat terdampak dan rentan. Obat-obatan dan vitamin untuk mereka yang terpapar adalah penting agar kondisi tubuhnya mampu survive melawan virus, dan juga untuk mereka yang rentan agar tidak mudah terpapar virus.
Keempat: Pemerintah harus segera keluarkan kebijakan oksigen gratis kepada korban
Pemberian oksigen sebagai alat bantu pernafasan bagi korban terpapar virus secara gratis menunjukan keberpihakan pemerintah kepada warganya serta bukti komitmen negara menjamin kesehatan setiap warganya.
Kelima: PB PMII Mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat terutama kelompok muda untuk bahu membahu saling membantu mereka yang terdampak. PB PMII mengajak kelompok muda untuk berkonsolidasi melawan Covid secara kolektif, melalui pencegahan (kampanye 5M dan perang melawan Hoax di setiap komunitas dan flatform media sosial), support isolasi mandiri bagi yang bergejala, galang filantropi dan support bagi korban, serta responsif menanggapi kebijakan pemerintah melawan Covid 19.*