Jakarta, INDONEWS.ID – Wakil Direktur INDEF, Eko Listyanto mengatakan bahwa inflasi yang diproyeksikan 3 persen – seperti telah ditetapkan pemerintah – merupakan signal dari perbaikan pertumbuhan ekonomi karena di era pertumbuhan biasanya akan diikuti dengan peningkatan inflasi.
“Inflasi di Indonesia biasanya relatif pelan-pelan dan tidak akan tiba-tiba melonjak karena pemulihannya juga perlahan. Ketika daya beli masyarakat terpukul di kala pandemi, maka saat terjadi pemulihan produsen tidak akan segera menaikkan harga karena daya beli masyarakat juga belum langsung pulih. BI rate juga diperkirakan tidak akan turun lebih dulu bahkan kemungkinan menaik bila terjadi gejolak di pasar keuangan,” kata Eko dalam webinar bertajuk “Merespon Pidato Kenegaraan dan Keuangan RAPBN 2022” yang digelar pada Senin (16/8/2021).
Menurutnya, yang harus diwaspadai pada 2022 tetaplah inflasi pangan pada saat pemulihan ekonomi. “Hal ini harus menjadi prioritas perhatian pemerintah terutama aspek aksesibilitas. Ketika demand meningkat tidak semua daerah punya stok cukup untuk mensuplai pasar, sehingga ada daerah-daerah yang minus dan menjadi efek inflatoir,” katanya.
Nilai tukar juga tetap optimistis pada Rp14.350 per USD, yang mungkin adalah gambaran dari optimisme pertumbuhan ekonomi itu sendiri. “Tetapi jika speed of recovery dari negara-negara maju berbeda dengan domestik, maka mungkin ada capital outflow yang pindah ke negara-negara maju akibat lambatnya recovery dalam negeri,” lanjut Eko.
Eko juga menyinggung bahwa pemulihan yang cepat di negara-negara maju merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk mendorong ekspor.
Ekonom INDEF lainnya, Eisha M.Rachbini, Ph.D. mengatakan bahwa reformasi struktur ekonomi nasional masih didominasi oleh sektor rumah tangga. Karena itu, ke depan, bagaimana dapat mengalihkan pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif sehingga bisa lebih mendorong investasi, hilirisasi dan ekspor.
Eisha mengatakan pertumbuhan ekonomi pada Q2/2021 ditopang oleh ekspor. Namun impor terlihat menurun yang sebenarnya gejala menurunnya impor terjadi sejak 2018.
“Ekspor non migas masih mendominasi positif, hal itu yang mendorong positifnya neraca perdagangan nasional. Ekspor juga didukung oleh membaiknya harga komoditas di pasar internasional sejak 2020 dan diperkirakan melonjak naik pada 2021 ini dengan membaiknya demand komoditas,” katanya.
Eisha mengatakan bahwa sektor UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional karena mampu menyerap 97 persen tenaga kerja dan 6 persen PDB.
“UMKM harus segera didorong menguasai sektor perdagangan digital. Sayangnya, penggunaan internet Indonesia masih tergolong rendah di ASEAN, di bawah 50 persen dari total individu masih di bawah Vietnam dan jauh di bawah Malaysia,” ujarnya.
Ekonom senior INDEF, Drajat Wibowo, menyatakan bahwa pandemi dan PPKM sangat memukul ekonomi rumah tangga rakyat yang berpengahasilan harian.
“Hal itu karena jumlah orang yang bergantung kepada penghasilan harian baik formal ataupun non formal sangatlah besar. BPS mencatat, jumlah pekerja pada Agustus 2020 adalah 128,45 juta angkatan kerja. Sejumlah 77,67 juta (60,47 %) di antaranya adalah pekerja informal, baik pertanian maupun non pertanian. Dari pekerja formal, 27,48 juta di manufaktur dan sebagian besar mereka menerima upah harian,” kata Drajat.
Drajat juga menyinggung pentingnya penanganan pandemi Covid-19 Karena itu, katanya, sebelum covid-19 teratasi, dalam arti menjadi penyakit yang mudah diobati (seperti flu biasa) melalui vaksinasi dan/atau ditemukan obat-obatan dan perawatan preventif medis atau kuratif, maka program perlindungan sosial (Perlinsos) amat sangat krusial.
“Dia harus berada dalam jantung program penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi,” katanya. (*)