Jakarta, INDONEWS.ID - Penggunaan sosial media pada pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas, pelayanan publik, kualitas pembuatan kebijakan, penguatan demokrasi lokal serta kolaborasi dan manajemen pengetahuan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta pada kegiatan diskusi kelompok terpumpun dengan tema "Optimalisasi Sosialisasi PIP (Pembinaan Ideologi Pancasila) melalui Media Sosial" yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP RI), Selasa 19 Oktober 2021, di Tribrata Convention Hall Jakarta.
Nurliah mengatakan prinsip fungsi sosial media yang sudah mendunia dengan berbagai digunakan untuk communication, engagement, transparency, e-participation dan e-government.
Terdapat banyak keuntungan dalam penggunaan sosial media dalam pemerintahan. Contohnya adalah penggunaan Facebook oleh kota-kota di Eropa Barat yang mempertimbangkan dua aspek, yaitu keterlibatan warga dalam kegiatan kota. Halaman Facebook dikukuhkan sebagai simbol modernitas dan daya tanggap, yang mungkin dianggap sangat penting untuk legitimasi politik, terutama disaat krisis.
Demikian pula penggunaan media sosial dan Pemerintahan lokal di Kanada yang memanfaatkan 4 dimensi transportasi digital yaitu konvergensi media sosial, mobility, big data, dan cloud computing.
Hasil survei Digital News Report 2021 tentang profil pengguna media sosial sebagai sumber berita di Indonesia menunjukkan bahwa WhatsApp menjadi aplikasi yang paling banyak digunakan. Namun demikian, kita harus tetap waspada terhadap penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan berita bohong untuk itu harus tetap biasakan literasi yang merujuk kepada kebenaran berita tersebut.
Selanjutnya Nurliah menambahkan tantangan media sosial yaitu adanya pasukan cyber yang dikenal dengan istilah buzzer. Buzzer adalah akun media sosial yang dioperasikan oleh pihak-pihak tertentu dengan tugas menyebarkan informasi untuk memberikan pengaruh, menarik perhatian publik, serta menciptakan gelombang massa yang telah meyakini kebenaran informasi tersebut. Istilah buzzer dikenal sejak era "masyarakat internet" tahun 1990-an.
Hal-hal yang perlu dipersiapkan pemerintah untuk mengelola informasi di media sosial untuk meningkatkan pelayanan publik adalah adalah perencanaan strategis, manajemen efektif, tujuan yang efektif. Komputasi sosial dapat mendorong tahap selanjutnya dari pertumbuhan dan interaktivitas e-government.
Kesimpulannya, melalui media sosial dan teknologi informasi, BPIP dapat secara signifikan berinovasi dalam bidang transparansi, partisipasi, dan kolaborasi dalam administrasi publik. Diperlukan strategi BPIP dalam bermedia sosial agar fungsi dan kegunaan teknologi informasi dan media sosial dapat optimal dan antisipasi terhadap pasukan Cyber.
Hadir pula beberapa pemateri lainnya yaitu Ir. Prakoso, MM selaku Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP, M. Akbar Hadiprabowo, S.H., M.H. selaku Direktur Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP.Dihadiri juga Elfrida Herawati Siregar, SP., MM selaku Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama BPIP, dan Sunoto Setyo, S.E., M.Si selaku Kepala Biro Fasilitasi Dewan Pengarah BPIP.. (Lka)