Palangkaraya, INDONEWS.ID - Setelah melakukan kunjungan kerja meninjau kondisi banjir di Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Suharyanto segera bertolak ke Kalimantan Tengah guna melakukan peninjauan banjir di lokasi tersebut.
Suharyanto beserta rombongan Tiba di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya pada Sabtu (20/11) Sekitar pukul 15.00 WIB dengan menggunakan pesawat caravan.
Setibanya di Palangkaraya, Suharyanto menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Banjir di Wilayah Kalimantan Tengah.
Dalam arahannya, Suharyanto menyampaikan, kehadiran BNPB di Kalimantan Tengah merupakan wujud kepedulian pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka membantu menangani banjir yang terjadi di `Bumi Tambun Bungai`.
"Kehadiran kami disini merupakan salah satu bentuk kepedulian dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah," ujar Suharyanto.
Di samping itu, Kepala BNPB juga menegaskan, dalam penanganan darurat, pemenuhan hak-hak para warga terdampak banjir harus dipenuhi. Dalam hal ini, keselamatan jiwa masyarakat harus diutamakan dan diprioritaskan.
"Sekaligus saya sampaikan, untuk saat ini yang utama adalah keselamatan jiwa yang menjadi hukum tertinggi. Setelah itu, mohon hak-hak dasar sebagai manusia segera dipenuhi seperti makanan, selimut, matras dan tenda," tambah Suharyanto.
Mantan Pangdam V Brawijaya ini juga menekankan, diharapkan kejadian banjir ini tidak berulang di tahun depan. Adapun hal itu dapat dicapai dengan program jangka panjang yakni memperbaiki dan memulihkan fungsi lingkungan yang hanya dapat dilakukan dengan sinergitas antar seluruh komponen, mulai dari pemerintah, masyarakat, akademisi, komunitas, dunia usaha hingga media massa.
"Semoga kejadian ini (banjir) tidak berulang di Tahun 2022, kalaupun terjadi dampaknya harus lebih kecil dari sebelumnya," kata Suharyanto.
"Bencana ini merupakan urusan bersama, oleh karena itu pemerintah provinsi juga harus melakukan sinergi dengan berbagai pihak diantaranya pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat," imbuhnya.
Dalam implementasinya, secara khusus Kepala BNPB mengatakan perlu adanya kajian dilakukan secara baik sehingga bisa dihasilkan policy brief yg harus ditindaklanjuti pemerintah daerah.*