Jakarta, INDONEWS.ID - Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan, mengingatkan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), agar selalu ingat tujuan dan perannya.
Hal ini disampaikan Marwan dalam rapat dengar pendapat dengan LPI atau Indonesia Investment Authority (INA), Kamis (02/12/2021) terkait dengan kiprah lembaga tersebut setelah enam bulan berjalan.
"Jangan-jangan kita lupa bahwa lembaga ini didirikan untuk memperkuat tata kelola mendukung investor global. Bapak-bapak harus menghadirkan investor. Tentu untuk bergerak perlu modal, hadirlah komitmen dari negara senilai 75 Triliun. Setelah enam bulan berjalan, apakah ini yang dilakukan LPI?’’ kata legislator dari Dapil Lampung II itu.
Menurut Marwan, setelah enam bulan pembentukan LPI, INA belum tampak membangun kepercayaan investor global, padahal sudah ada komitmen tersebut.
"Apa ini bisa terwujud? Bapak-bapak diberi uang 15 triliun, jadinya deposito, yang saya pikir semua bisa lakukan ini. Apa yang akan dilakukan INA untuk meyakinkan investor global untuk mau membawa uangnya ke sini? Kalau tidak ada gunanya ya bubarin saja," tegas Marwan.
Marwan menambahkan, ia dan Komisi XI ingin melihat apa yang akan dilakukan INA satu tahun ke depan dan seterusnya untuk mencapai tujuan sebagai lembaga yang bertugas menggairahkan dan menghadirkan investor.
"Paling tidak, dari sekarang sampai Juni, apa yang mau dilakukan? 2022 seperti apa, 2023 seperti apa, kalau menyajikan paper proyeksi keuangan, semua orang juga bisa. Paling penting apa yang bisa meyakinkan investor menitipkan duitnya ke INA, lalu berapa, kapan, komitmen nyata. Saya khawatir kalau ini tidak jelas, ujungnya seperti ini saja, PMN, PMN," cecar Marwan lagi.
Pendek kata, tambah Marwan, ia meminta kejelasan terhadap para direksi INA yang terbiasa dengan penyertaan modal negara (PMN) terkait rencana untuk meraih kepercayaan investor global dan tahapan-tahapan pencapaiannya.
"Tentu, juga dengan waktu dan targetnya. Semuanya jadi jelas, gitu,’’ katanya.
Marwan menyatakan kekecewannya karena dana 15 triliun yang hanya disimpan di bank, tidak dapat menggerakkan perekonomian nasional.
"Pak Jokowi kan marah-marah itu karena uang APBD banyak parkir di perbankan, nah INA ikut-ikutan juga. Ke depan jangan lagi kalau PMN disimpan di deposito, mending gak usah. Perlu modal awal, oke. Tapi berapa lama, itu paling penting, apa yang menjadi caranya, kapan, berapa banyak. Saya bilang tidak lebih dari 2 tahun harus kita evaluasi,’’ tutup Marwan dengan ekspresi kesal.*