Jakarta, INDONEWS.ID - Polemik pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soal big data tunda pemilu terus berlanjut. Terkini, PDI Perjuangan mendesak Luhut menyampaikan klarifikasi. PDIP menilai Luhut tak berkapasitas untuk menyampaikan hal itu.
"Pak Luhut sebaiknya melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa?" tanya Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di Medan, Senin (14/3/2022).
Hasto mengatakan Luhut bukan menteri yang mengurusi soal politik sehingga tidak berkapasitas menyampaikan hal itu. Menurutnya, isu pemilu ranah Mendagri.
"Karena kalau berbicara politik, hukum, dan keamanan, itu kan ranah Menko Polhukam, kalau berbicara politik, demokrasi, tatanan pemerintahan itu kan Menteri Dalam Negeri," ujarnya.
Hasto mengatakan Luhut sebagai pembantu Presiden seharusnya berfokus menjalankan tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan. Hasto mengatakan Luhut tidak memiliki mandat dari Presiden untuk menyampaikan soal data itu.
"Beliau mandatnya apa dengan menyampaikan 110 juta, itu berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam sehingga PDIP mengimbau di tengah upaya membangun optimisme yang sedang digelorakan Presiden, jangan berbicara berpihak pada sekelompok elite, tapi harus melihat kehendak rakyat," tuturnya.
Hasto menilai pernyataan Luhut itu bertentangan dengan Presiden yang sudah memutuskan akan melaksanakan Pemilu tepat waktu pada Februari 2024. Seharusnya, kata Hasto, Luhut mengikuti apa yang disampaikan Presiden itu.
"Para pembantu harus betul-betul senafas dengan kepemimpinan Presiden. Tidak boleh ada menteri yang punya pendapat berbeda dengan Presiden. Presiden sudah berulang kali menyampaikan sikapnya dengan tegas dan pemerintah sudah sepakat Pemilu 14 Februari 2024, lalu kenapa ada pembantu presiden membuat wacana tidak menyehatkan dalam situasi politik nasional?" tegas Hasto.
"Kita harapkan agar mari bangun energi positif bersama Jokowi. Tugas PDIP sebagai pengusung membangun energi bersama untuk kita segera bangkit segera pemimpin setidaknya di kawasan Asia dan jokowi sudah menunjukkan direction yang bisa dilakukan oleh jajaran kabinetnya," ujarnya.*