Jakarta, INDONEWS.ID --- Gerakan mahasiswa saat ini dinilai memiliki modal yang lebih genuine, jujur dan jernih. Karena itu patut didoakan oleh semua warga yang peduli terhadap perbaikan Indonesia ke depan, agar berlangsung selamat dan tanpa disertai penangkapan-penangkapan seperti yang dialami oleh generasi ‘74, ‘77 dan ‘78.
Demikian diungkapkan mantan Ketua Dewan Mahasiswa, Dipo Alam, dalam Diskusi LP3ES yang bertajuk “Gerakan Mahasiswa dan Masa Depan Demokrasi” yang diselenggarakan Twitter Space @djrachbini, Rabu (13/4).
Selain mantan Sekretaris Kabinet era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, diskusi juga menghadirkan Direktur Pusat Studi dan Media dan Demokrasi LP3ES, Dr Wijayanto, mantan Ketua BEM FE UI/Kandidat PhD Durham University, Dzulfian Syafrian, dan Ketua BEM UI, Bayu Satrio Utomo.
Namun demikian, kata Dipo, gerakan mahasiswa perlu waspada. Pasalnya, karena sejak dulu akan selalu ada pihak-pihak yang akan mendompleng dan mengambil keuntungan dari aksi tersebut.
Pada generasi terdahulu, katanya, gerakan mahasiswa selalu melakukan dialog dengan berbagai kelompok strategis, seperti yang saya lakukan ketika meminta Ali Sadikin menjadi presiden menggantikan Pak Harto.
Jika saat ini gerakan mahasiswa menentang wacana perpanjangan jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024, maka patut diberikan dukungan. “Fungsi ‘agent of change’ dan gerakan moral harus terus dikedepankan, terutama untuk mencegah makin meningkatnya iklim ketakutan berpendapat di tengah masyarakat,” ujarnya.
Seperti diketahui, survey Indikator mencatat bahwa sekitar 65% warga masyarakat sekarang takut berpendapat. Hal ini, kata Dipo, menunjukkan kualitas demokrasi yang semakin memudar di Indonesia.
Untuk itu, gerakan mahasiswa yang genuine tersebut harus berhati-hati terhadap para pendompleng, yang akan mengkhianati gerakan karena tergiur materi dan jabatan/fasilitas. Saat ini, katanya, bukan hanya korupsi, kolusi dan nepotisme, namun yang lebih parah terjadi yaitu adanya kroniisme oligarki yang tidak ada habisnya dan harus diberantas.
“Mahasiswa harus saling menjaga kepercayaan dan membangun komunikasi satu dengan yang lain, dan tidak mengorbankan kawan seperjuangan. Harus dihindari termakan rayuan fasilitas dan jabatan serta sifat khianat yang tengah diperankan oleh sementara pejabat yang berlagak seolah di-backingi oleh negara besar,” ujarnya.
Wijayanto mengatakan bahwa gerakan mahasiswa saat ini hidup di tengah manipulasi opini publik yang membanjiri media sosial dengan volume luar biasa dahsyat setiap hari. Hal itu sengaja digerakkan oleh mesin-mesin cybertroop dengan biaya besar dan sangat terorganisir.
Gerakan mahasiswa saat ini, kata Wijayanto, membawa makna tersendiri karena berhasil menggagalkan wacana perpanjangan jabatan presiden dan penundaan pemilu. Hal tersebut terbukti dari pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa Pemilu 2024 akan dilaksanakan sesuai jadwal. “Untuk itu gerakan mahasiswa harus diberi selamat,” ujarnya.
Terkait aksi kekerasan terhadap Ade Armando, katanya, semua pihak harus mengecam berbagai bentuk kekerasan. Juga kekerasan yang terjadi terhadap warga kampung wadas, terhadap 6 orang FPI, dan 2 mahasiswa di Kendari yang gugur ketika aksi menolak revisi UU KPK.
Tapi, katanya, mengecam saja tidak cukup karena yang dibutuhkan adalah langkah-langkah kesertaraan hukum yang tidak mencederai rasa keadilan publik.
Agen Kebencian
Wijayanto mengatakan, harus dipahami secara psikologi sosial akan adanya kebencian yang telah terbangun dan tidak bisa dipisahkan dari ritual electoral dengan penggunaan politik identitas yang digunakan demi kemenangan electoral. Akibatnya perselisihan di tingkat akar rumput menjadi tidak pernah usai bahkan setelah pemilu selesai dan Prabowo telah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi.
“Siapa yang menjadi agen kebencian, merekalah para buzzer politik,” ujarnya.
Mengutip studi LP3ES, Universitas Amsterdam, UNDIP dan Drone Emprit, Wijayanto menyebutkan bahwa kedua kubu (kubu cebong dan kampret) sama-sama menggunakan cybertroop dengan framing kepada lawan politik melalui politik identitas.
Buzzer politik, menurut Wijayanto, berperan penting untuk menyulut kebencian dan kekerasan verbal dengan cap-cap kadrun dan cebong. Buzzer juga berperan penting dalam memanipulasi opini publik ketika menstigma KPK yang seolah telah dikuasai Taliban. Ada setengah juta percakapan dalam waktu 1 minggu menjelang disahkannya UU KPK baru, yang berisi dukungan kepada revisi UU KPK akibat isu Taliban.
Karena itu, gerakan mahasiswa yang terjadi sekarang merupakan kabar baik bagi demokrasi di tengah kemunduran demokrasi yang terjadi. “Dengan melakukan berkali kali aksi, itu adalah pendidikan politik real dan menjadi pengingat kepada kekuasaan agar tidak berpikir dapat melakukan apapun tanpa adanya kontrol sosial,” ujarnya.
Penentu Corak Bagi Gerakan ke Depan
Sementara itu, Bayu Satrio Utomo mengatakan, aksi mahasiswa beberapa hari lalu dapat berlangsung kondusif karena dua faktor. Pertama, karena polisi atau aparat keamanan yang tidak lagi melakukan tindakan represif. Hal ini didukung juga oleh Panglima TNI yang melarang dilakukannya kekerasan kepada mahasiswa.
Kedua, karena gerakan mahasiswa yang telah mempunyai manajemen aksi yang lebih baik.
Dia mengatakan, ada otokritik untuk mahasiswa agar tidak lagi menjadi gerakan yang reaksioner ke depan. Karena itu, katanya, mahasiswa akan berusaha menyusun grand design ke depan sehingga memiliki gerakan yang berkesinambungan dengan menyusun peta gerakan. Mahasiswa juga berusaha memahami apa masalah fundamental dan apa yang seharusnya dilaksanakan dalam jangka panjang.
“Mahasiswa juga menyadari harus menelurkan ide-ide besar khususnya menjawab masalah-masalah fundamental bangsa. Salah satu masalah besar setelah dilakukan kajian adalah Reforma Agraria yang harus dilaksanakan sesuai UUPA 1960. Hal itu yang seringkali menimbulkan konflik-konflik meluas di berbagai daerah,” ujarnya.
Bayu mengatakan, gerakan mahasiswa 2022 akan menjadi penentu corak gerakan pada 2023 dan 2024 mendatang. Karena itu, saat ini mahasiswa sedang melakukan proses pendekatan dan menurunkan ego masing-masing.
“Fase 2024 harus bisa menjadi titik balik dengan memanfaatkan pesta demokrasi besar di Indonesia. Gerakan masyarakat sipil jangan memberikan cek kosong tetapi harus bisa membaca situasi sosial politik yang terjadi. Pada 18 April 2022 mendatang akan dilaksanakan Kongres Rakyat yang melibatkan elemen sipil mahasiswa dan masyarakat,” ujarnya.
Terakhir, Dzulfian Syafrian menegaskan bahwa mahasiswa harus terus bergerak. Hal itu merupakan antithesis terhadap tangan-tangan kekuasaan yang sudah menjamah wilayah akademik kampus melalui rektorat, alumni dan lain-lain.
“Mahasiswa juga bisa berperan mengidupkan fungsi check and balances dalam kebijakan politik yang selama ini perannya lumpuh oleh parlemen yang dipilih oleh rakyat,” pungkasnya. ***