Jakarta, INDONEWS.ID - Transformasi media tidak bisa dihindarkan dan pasti terjadi. Media adalah elemen penting bagi keberlangsungan demokrasi di sebuah negara. Pada musim mendekati pemilu seperti di Indonesia, media akan didekati oleh parpol-papol, dan juga para tokoh politik. Hal itu disadari karena media juga menjadi alat pembentuk opini publik yang mempunyai power besar dalam membetuk opini publik.
“Agenda setting adalah super power media yang amat berbahaya jika digunakan oleh kelompok kepentingan untuk membentuk opini publik. Sementara publik sendiri adalah subyek pasif yang akan menerima infomasi satu arah, yang dilemparkan media. Akan menjadi berbahaya jika agenda setting negatif yang dijejalkan kelompok kepentingan melalui kekuatan media akan diterima begitu saja oleh publik,” ujar Dosen Universitas Paramadina dan Praktisi Media, Dr Prabu Revolusi, dalam Kuliah Umum Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina yang bertajuk “Tren Tansformasi Media dan Implikasinya Pada Kampanye Pemilu 2024” yang digelar Sabtu (11/6).
Prabu mengatakan, aplikasi Peduli Lindungi adalah contoh dari betapa difusi inovasi melalui agenda setting media digunakan untuk membentuk perilaku publik yang baru.
“Jika dulu pada awalnya diperkirakan Peduli Lindungi akan sulit diterima masyarakat, maka kini aplikasi tersebut telah menjadi kebutuhan baru masyarakat dalam beraktivitas paska diberlakukannya wajib download aplikasi Peduli Lindungi,” ujarnya.
Setelah mengalami evolusi dan metamorfosa media sejak penggunaan orasi oleh para orator sebagai medium penyampai opini pada era sebelum konvensional media (televisi, radio, suratkabar), kini pada era New Media telah berkembang lebih individual melalui platform-platform yang digunakan secara privat (IG,FB, tiktok, twitter,dll). New Media ini digunakan di ruang-ruang pribadi publik.
Hasilnya, tidak ada ruang diskusi, dan kesimpulan yang dihasilkan dari interpretasi terhadap informasi yang diterima di ruang-ruang publik menjadi tidak matang dan premature. Namun, dampaknya pada perilaku individu tetap sama.
Prabu mengatakan, perilaku media terhadap perkembangan teknologi digital/informasi juga berimbas pada pensikapan redaksi dalam penentuan topik berita yang akan ditayangkan. Redaksi sekarang malah cenderung menyerap informasi apa yang tengah tren di media sosial sebagai proses dialektika media informasi.
“Media harus menjadi buffer terdepan untuk mencegah kekacauan informasi publik, dengan berperan sebagai pengontrol dan menyebarkan informasi, agar publik dapat mencari informasi legitimate dengan merefer pada media konvensional,” katanya.
Dikatakannya, media sosial terkini telah berkembang begitu jauh hingga pada pembentukan opini publik dalam memenangkan kandidat politik tertentu. Contoh yang terbaru adalah kemenangan Marcos Jr. anak dari mantan presiden Filipina Ferdinand Marcos yang menang pemilu Filipina karena banyak menggunakan aplikasi tiktok pada tim kampanyenya.
“Meski demikian negara memang harus tegas dalam mengontrol dan mengatur informasi yang beredar di medsos tanpa harus bertindak represif terhada ruang publik masyarakat. Contoh terkini adalah Rusia yang langsung mengendalikan media sosial di Rusia dalam upaya mendukung target perang di Ukrania. Begitu pula negara lain,” ujarnya.
Dua Respon
Sementara itu, Dosen Universitas Paramadina Abdul Malik Gismar, Ph.D dalam kuliah umum berjudul “Media dan Politik dalam Abad Distrust” mengatakan dalam merespon kandidat politik, ada dua macam respon publik terhadap kandidat.
Pertama, antusiasme yaitu respon yang mengandung harapan, simpati, rasa bangga terhadap kandidat tertentu. Respon ini terkait keinginan untuk mendukung dan memenangkan kandidat.
Kedua, respon kecemasan yang mengandung rasa takut, marah, dan tidak terhadap kandidat politik tertentu. “Emosi ini terkait keinginan untuk tidak memilih seorang kandidat. Tinggal sikap dari publik pemilih, mana sikap yang akan dipilih dalam Pemilu 2024,” ujarnya.
Dia mengatakan, studi di 38 negara terhadap 36 ribu lebih responden internasional menyatakan bahwa terkait distrust atau ketidakpercayaan ditemukan ada 3 pihak yang paling tidak dipercaya publik, yaitu Pemimpin Pemerintahan, Jurnalis, dan CEO’s. Jurnalis mendapat 67 % tingkat ketidakpercayaan, Pemimpin pemerintahan 66% dan Business leaders 63 %.
Menurut Abdul, dunia saat ini hidup dalam abad ketidakpastian yang tinggi (uncertainty) karena adanya ketidakpercayaan. “Kondisi distrust tingkat tinggi adalah kondisi yang matang untuk munculnya ‘Politics of Fear’ yang diwarnai dengan polarisasi, anti elitism, exclusionism,” ujarnya.
Dia mengatakan, ada cara untuk menghadapi Hoax Buster yaitu dengan mengcounter informasi yang salah atau bohong. Sebuah penelitian di Universitas Columbia menyatakan, cluster publik yang tidak terdapat counter terhadap informasi yang salah, maka hoax menyebar dengan lebih luas dan merata. Sementara di kluster yang hidup dengan counter terhadap hoax dengan efektif, maka penyebaran hoax tercatat sedikit dan dapat dikendalikan.
Karena itu, menurutnya, UU ITE di Indonesia harus dapat menarik balance antara upaya membangun adab bernegara dengan memastikan adanya freedom of speech. “Meski agak sulit tetapi penyelenggara negara harus dapat mengendalikan penerapan UU ITE agar tidak digunakan kelompok kepentingan di pemerintahan untuk memukul lawan politik dan menciptakan represi lebih ketat di ruang-ruang digital masyarakat,” ujarnya.
Kritik Tegas Terhadap ‘Hama’ Demokrasi
Sementara itu, Rektor Universitas Paramadina, Prof Dr Didik J Rachbini dalam pembukanan acara mengatakan, teori “Tragedy of The Common” tepat untuk menggambarkan dampak buruk dari tahun politik 2018-2019 ketika pemilihan Presiden berlangsung dalam suasana ruang publik yang penuh dan dijejali anasir-anasir buruk (buzzer) yang telah bertindak tanpa keadaban, dan merusak demokrasi.
Hal itu berakibat sangat buruk bagi ketahanan nasional di mana sistem sosial budaya akan dilemahkan secara perlahan dan dapat mengakibatkan kematian ruang publik pelan-pelan.
“Jika situasi tersebut tidak di-manage dengan baik (unmanaged common) oleh para pemangku kebijakan, maka keadaban di masyarakat akan hilang dan hubungan sosial politik tidak akan mempunyai masa depan yang baik bagi perkembangan demokasi,” kata Prof Didik.
Untuk menjaga keberlangsungan ruang publik yang sehat, katanya, maka harus diberlakukan norma dan aturan main yang dapat menjaga agar pemanfaatannya tidak melewati ambang batas kapasitasnya.
Dia mencotohkan para buzzer, yang merupakan fenomena baru, begitu pula dengan relawan, baik relawan pilpres, relawan gubernur dan relawan bupati. Kedudukan buzzer dan relawan sehabis pelaksanaan pemilihan kepala daerah menjadi tidak jelas. Dia ada di bawah karpet kekuasaan, dipelihara dan dibiarkan.
“Sayangnya, para akademisi ilmu komunikasi tidak melakukan kritik tegas dan memadai terhadap ‘hama’ demokrasi tersebut. Padahal para buzzer tersebut tidak mempunyai status jelas, menempel ke negara dan dapat merusak common resouces ruang publik,” pungkasnya. ***