Jakarta, INDONEWS.ID - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengingatkan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk mematangkan rencana kontijensi guna mengantisipasi perkembangan atau dinamika di Taiwan saat ini yang sedang bersitegang dengan China pascakunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi.
Christina ingin memastikan pemerintah fokus memberikan perlindungan maksimal bagi setidaknya 300 ribu WNI di Taiwan yang terdiri dari pekerja migran dan lainnya yang belum terdata seperti ABK dan pekerja sektor-sektor yang lain.
"Dalam kerawanan situasi keamanan Taiwan saat ini kami mendorong agar Kemlu terus mematangkan rencana kontijensi yang tengah disusun. Hal ini penting mengingat untuk Taiwan ada beberapa faktor yang berbeda dari negara-negara lainnya," kata Christina dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/8/2022).
Politikus Partai Golkar ini menambahkan, perwakilan Indonesia di Taiwan adalah lembaga non diplomatik dengan jumlah personel terbatas. Maka dari itu, pemerintah RI perlu sedini mungkin mempersiapkan skenario perlindungan WNI agar jika dalam situasi tertentu diperlukan untuk mengambil langkah evakuasi nantinya bisa berjalan baik.
"Tentu perlindungan WNI jadi fokus perhatian kita, apalagi jumlah fantastis tiga ratus ribu itu bukan jumlah yang sedikit. Maka mematangkan rencana-rencana kontijensi sudah pasti harus dilakukan," kata legislator Dapil DKI Jakarta II tersebut.
Saat ini, lanjut Christina, terdapat sekurang-kurangnya 237 ribu pekerja migran Indonesia yang lokasinya tersebar di berbagai municipalities. Bukan hanya itu, di Taiwan juga banyak anak buah kapal letter of guarantee (ABK LG) yang berangkat dengan tidak menggunakan skema pengiriman PMI.
"Mereka ini tidak terdata sehingga kita tidak mengetahui keberadaannya saat ini. Maka tentu saja krusial untuk mematangkan upaya kontijensi sejak sekarang untuk mengantisipasi situasi-situasi seperti ini juga," pungkasnya.*