Penulis : Muhadam Labolo
Berakhirnya kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur memberi peluang masuknya Pj Gubernur DKI Jakarta selanjutnya.
Mencermati sumber daya aparatur yang tersedia di Kemendagri, peluang tersebut hanya mungkin diisi oleh sosok terbaik setingkat JPT Madya.
Dalam konteks itu pejabat yang tepat mengisi posisi itu adalah Dr. Bahtiar, MSi, Dirjen Polpum Kemendagri. Beliau memiliki _track record_ yang sangat baik di antara eselon satu di Kemendagri _(primus interpares)._
Secara historis Dr. Bahtiar sukses merancang undang-undang politik dan Ormas. Masalah ormas dan politik lokal di DKI Jakarta tentu menjadi soal tersendiri. Menimbang dinamisasinya yang tinggi.
Pertimbangan lain posisi beliau sebagai orang nomor satu di Direktorat Polpum Kemendagri akan memudahkan pengendalian stabilitas politik di Ibukota menjelang pilkada serentak 2024. Ibukota adalah parameter, karnanya tak boleh salah pilih.
Dengan posisi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta beliau secara geopolitik akan lebih mudah dalam pengendalian stabilitas politik terkait teknis korbinwas pusat dan daerah. Ini akan lebih efisien dan efektif. Beliau bisa tetap mendampingi Mendagri dan daerah pada kesempatan lain.
Program 10 juta bendera yang merentang dari Sabang sampai Merauke pada puncak perayaan 17 Agustus 2022 merupakan gerakan nasional yang digagas Dr. Bahtiar guna merajut dan membangun imaji nasionalisme di tengah distorsi kebangsaan.
Program-program nasionalisme di kampus-kampus nasional selama ini, serta pendidikan politik yang digerakkan melalui dialektika MIPI setiap minggu sangat membantu mencerdaskan dan membangun kesadaran politik bagi kaum alit dan elit.
Dengan segudang pengalaman dan raport itu, termasuk pernah menjadi Pj Gubernur Kepri, menurut Dr. Muhadam Labolo selaku Ketua Divisi Pengembangan Ilmu Pemerintahan MIPI dan dosen senior IPDN, Dr. Bahtiar sangat layak menjadi Pj. Gubernur DKI Jakarta dibanding dengan kandidat lain.