Jakarta, INDONEWS.ID -Sebenarnya sejak reformasi tahun ‘98 bergulir terutama di era presiden BJ Habibie dan Gus Dur, keadaan sosio-politik di Indonesia perlahan membaik. Rate US dolar berhasil diturunkan, kebebasan pers dan demokrasi dijamin, dan ekonomi mulai membaik. Kala itu, anggota DPR amat kritis dan berani bersuara terhadap eksekutif, karena para ketua partai tidak boleh memecat anggotanya di parlemen kecuali ada kasus kriminal.
Namun setelah era itu, sikap-sikap otoritarian semakin lama makin menggejala dan semakin cepat tumbuh terutama pada periode Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kini anggota DPR bisa dipecat anytime dengan alasan apapun oleh Ketua Umum Partai. Sehingga sebetulnya di DPR itu tidak perlu 575 anggota DPR RI tapi cukup dengan 9 Ketua Umum Partai Politik yang diberikan kewenangan apa saja termasuk pemberian proyek-proyek yang bisa memanipulasi pajak, dan lain-lain. Jadi dengan mengkooptasi 9 Ketua Parpol itu, maka demokrasi sudah bisa dilumpuhkan,” ujar ekonom senior, DR Rizal Ramli dalam acara diskusi publik Paramadina Public Policy Institute (PPPI) dan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) yang berjudul "Masa Depan Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan (Berkaca pada Kontroversi 349T di Kementerian Keuangan RI)", di Jakarta, Rabu (12/4).
Diskusi menghadirkan Ketua Dewan Pengurus LP3ES, Abdul Hamid, dan pembicara lain Direktur Center for Media and Democracy, LP3ES, Wijayanto, Ph.D.
Tokoh Pergerakan itu mengatakan, jika keadaan politik ini berubah, maka harus dikembalikan lagi yaitu Ketua Umum Parpol tidak boleh memecat anggota DPR. Kecuali jika anggota DPR tersebut tersangkut kasus kriminal dan konstituen rakyat di daerahnya minta anggota DPR bersangkutan dipecat karena tidak ada manfaatnya.
Mantan Menko Perekonomian ini mengatakan, jalan menuju otoritarisme kini oleh penguasa dimulai dilakukan dengan pertama, yaitu melakukan pelemahan komponen-komponen demokrasi, yang dimulai sejak dikooptasinya 9 ketua partai.
Kedua, mulai digunakannya para buzzer dan influencer untuk memuji-muji pemerintahan Jokowi dan menghantam oposisi. Ketiga, dengan sengaja terus-menerus menggelindingkan isu isu Islam phobia.
“Orang yang tidak suka dengan Islam politik akan menganggap Jokowi pahlawan. Jadi meski banyak terjadi ketidakbecusan kinerja ekonomi, namun tetap dipuja-puji oleh kelompok abangan, minoritas dan nasionalis yang sempit dan tidak suka dengan Islam. Itu semua adalah politik pengalihan issue,” ujarnya.
Untuk mengubah kondisi politik yang demikian, kata Bang RR – sapaan Rizal Ramli – maka peran kaum intelektual harus lebih menonjol. Hal itu disebabkan perubahan yang di-drive oleh kalangan intelektual akan sangat berbeda kualitasnya ketimbang perubahan yang di-create oleh para politisi.
“Para pejuang kemerdekaan kita adalah kalangan intelektual. Maka dari itu hasilnya bukan hanya sekadar kemerdekaan tapi juga prinsip-prinsip dasar dari kemerdekaan. Kebangkitan intelektual Indonesia sekarang tidak bisa lagi diharapkan dari dosen-dosen universitas negeri. Karena Forum Rektor telah berubah jadi ‘Forum PNS’ yang takut sekali bersuara kritis. Yang ada malah forum rektor universitas swasta yang mengalami sendiri 20-30 % mahasiswanya sejak 2,5 tahun terakhir tidak mampu membayar uang kuliah. Itulah mereka yang semakin lama semakin menginginkan perubahan,” pungkasnya.
Pemilu 2024 Hanya Menjadi Ritual dan Prosedur Formalitas
Sementara itu, Dr Wijayanto mengatakan, satu hal yang sedang menjadi keresahan akademisi tanah air hari ini telah memunculkan pergerakan tersendiri dari para akademisi. Ada belasan dosen yang protes ke Nadiem Makarim terkait dosen yang protes dengan beban administrasi berlebihan dan pernah dimuat di harian Kompas. Juga gerakan di UNS Solo terkait pemilihan rektor yang memprotes keputusan Nadiem Makarim ihwal pemilihan rektor.
Wijayanto mengatakan, sejak lama telah diinisiasi satu serikat dosen untuk berperan dan menanggapi isu-isu publik bersama masyarakat dan publik secara luas. Namun masih terkendala pada problem administrasi. Sayangnya kemudian tidak ada upaya serupa secara luas dari kalangan dosen.
Juga ada keresahan para akademisi terkait kebebasan akademik di Indonesia yang telah menjadi sorotan sejak lama. Sehingga dosen lebih bisa memerankan dirinya sebagai intelektual publik.
Wijayanto mengatakan, solidaritas kepada para dosen juga harus diberikan untuk para dosen di seluruh Indonesia yang tengah berjuang untuk memprotes kebijakan administrasi pendidikan dan birokratisasi pendidikan di Indonesia yang sudah sangat akut, termasuk politisasi dan feodalisasi pendidikan serta komersialisasi, sehingga dosen tidak bisa memerankan dirinya sebagai intelektual.
Situasi demokrasi terakhir di Indonesia sebagaimana disitir oleh para ahli politik memang tengah mengalami kemunduran dan bahkan reversi/pembalikan ke arah otoriterisme.
“Kita amat khawatir bahwa Pemilu 2024 tidak akan menghasilkan apa-apa dan hanya ritual dan prosedur formalitas. Yang terpilih adalah orang-orang dan elit dan oligarki yang sama. Warga negara hanya menjadi penonton dan subjek penderita,” ujarnya. ***