Jakarta, Indonews.ID - Pertanyaan seputar netralitas Polri masih menjadi fokus perhatian, meski banyak pihak telah memastikan bahwa Polri berkomitmen mendukung Pemilu 2024 dan menjaga netralitas untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.
Ketua Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK), Abdullah Kelrey, menyatakan bahwa isu netralitas merupakan hal yang umum di setiap Pemilu, dan kali ini Polri menjadi sasaran tuduhan. Kelrey memastikan bahwa Polri, mulai dari pimpinan hingga anggota biasa, akan tetap netral dalam Pemilu 2024.
"Sudah jelas melalui Surat Telegram bahwa anggota Polri harus bersikap netral. Jadi, tidak perlu dipertanyakan lagi di masyarakat," ujarnya dalam diskusi mengenai netralitas ASN, TNI-Polri untuk mendukung Pemilu 2024 di Kopi Oey, Sabtu, 25 November 2023.
Di sisi lain, Kelrey juga menyindir adanya Panja Netralitas Polri yang digulirkan oleh DPR. Ia menanyakan mengapa hanya netralitas Polri yang menjadi sorotan, sementara BIN, TNI, dan ASN dari berbagai tingkatan tidak diarahkan pada pembahasan serupa.
"Kenapa netralitas tidak diarahkan ke BIN, TNI, atau Kementerian lainnya. Kenapa harus pada Polri? Memang Polri selalu menjadi bahan tuduhan," katanya.
GPK mengingatkan agar Kapolri tidak terlalu terpengaruh menghadapi cobaan di tahun politik ini. Kelrey yakin bahwa melalui Telegram yang telah dikeluarkan, Polri dapat menjaga netralitas personelnya selama Pemilu atau tahun politik ini.
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah, menegaskan keyakinannya bahwa Polri akan tetap netral. Ia mengapresiasi Kapolri yang telah mengeluarkan Telegram dengan aturan yang mengatur netralitas Polri dan keluarga besar Polri.
"Saya meyakini betul 1.000% bahwa Polri akan bertindak netral. Saya agak khawatir terhadap lembaga lain di luar Polri. Kapolri yang sekarang terlihat cukup profesional dalam menghadapi berbagai isu yang muncul," ujarnya.
Mardiansyah juga menyesalkan bahwa tuduhan netralitas hanya dialamatkan kepada Polri, bukan kepada institusi lain seperti BIN atau TNI.
"Jika berbicara tentang korelasi kepentingan, mengapa hanya Trunojoyo yang disoroti, kenapa bukan Pejaten atau tempat lainnya," lanjut Mardiansyah.
Dalam perspektifnya, Mardiansyah memastikan bahwa semua perangkat negara harus bersikap netral, tetapi juga harus adil. Semua perangkat negara, tanpa terkecuali, tidak hanya kepolisian tetapi juga lembaga lain yang berpotensi tidak netral, harus memastikan bahwa mereka tetap netral selama Pemilu 2024.
"Saya berharap bahwa masyarakat dapat menjaga netralitas tanpa terkecuali, tidak hanya Polri, tetapi juga TNI dan teman-teman BIN. Semua harus memiliki posisi yang sama, yaitu netral," tegas Mardiansyah.
Dalam konteks ini, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Putra, meyakini bahwa Polri telah bergerak sesuai dengan koridornya sebagai penegak hukum, dan penting bagi publik untuk meyakini bahwa Polri akan tetap netral.
"Netralitas Polri tidak hanya perlu dipercayai, tetapi juga perlu pengawasan publik," ungkapnya.
Menurut Dedi, isu netralitas Polri hanyalah riak-riak semata, dan Polri dapat menunjukkan konsistensinya dalam konsep presisinya.
"Saya kira tidak perlu khawatir tentang tuduhan-tuduhan publik semacam itu," tambahnya.
Farhana Nabila Hanifah, perwakilan dari Cyber Indonesia, menegaskan pandangannya sebagai generasi milenial dan Gen Z, serta pemerhati media sosial. Menurutnya, Polri saat ini sudah cukup netral. Ia juga menekankan pentingnya peran Kapolri untuk bersuara di media sosial agar pesan tentang netralitas dapat disampaikan kepada masyarakat.
"Saya percaya Polri dan seluruh jajarannya itu netral, terutama di media sosial yang sekarang lebih banyak membahas isu ini. Semoga tidak ada perpecahan di tengah masyarakat," tambah Farhana.
Farhana juga berpesan agar masyarakat tidak terjebak oleh berita bohong, ujaran kebencian, dan hoaks yang dapat menimbulkan perpecahan.
"Semoga acara diskusi semacam ini dapat membuat masyarakat, pengguna media sosial, dan semua orang menjadi lebih cerdas dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah terpengaruh oleh hoaks dan isu SARA," pungkasnya.