INDONEWS.ID

  • Rabu, 06/12/2023 20:27 WIB
  • Prof Didin Damanhuri: Penyakit Indonesia Adalah Demokrasi yang Tidak Efektif

  • Oleh :
    • Rikard Djegadut
Prof Didin Damanhuri: Penyakit Indonesia Adalah Demokrasi yang Tidak Efektif
Guru Besar Bidang Ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Didin S. Damanhuri

Jakarta, INDONEWS.ID - Guru Besar Bidang Ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Didin S. Damanhuri menyatakan demokrasi tidak efektif menjadi penyakit serius yang diidap bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan.

"Jadi penyakit Indonesia sejak awal kemerdekaan itu adalah demokrasi yang tidak efektif," kata Prof Didin dalam sebuah diskusi online yang disiarkan secara live via YouTube pada Rabu (6/12/23).

Baca juga : Bansos, Bagian dari Konstruksi Politik Otoritaian untuk Pemenangan Politik

Pengamat Ekonomi Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) ini menyampaikan hal tersebut terjadi karena adanya instabilitas politik dan pemerintahan. Alhasil para pemipinnya tidak menhasilkan kemajuan bagi bangsa.

"Mengapa tidak efektif karena terjadi instabilitas politik, instabilitas pemerintahan sehingga tidak menghasilkan sebuah kemajuan bagi bangsa," tambahnya.

Bahkan, menurutnya, berbagai kebijakan hilirisasi dan pembangunan infrastruktur yang digalakkan Presiden Jokowi selama pemerintahannya tidak membuat lompatan signifikan di bidang ekonomi.

"Mengapa hilirisasi, berbagai pembangunan selama pemerintahan Jokowi tidak membuat lompatan di bidang ekonomi," tegasnya.

Prof Didin melihat bahwa telah terjadi defiasi dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam beberapa peralihan kepemimpinan menju ke arah sebuah otoritarian baru. Padahal seharusnya, sejak tahun 2000 ketika Indonesia memilih demokrasi pembangunan sudah menjadi lebih berkualitas.

"Seharusnya sejak tahun 2000 itu, Indonesia sudah merintis atau memilih demokrasi--yaitu sebuah jalan bagaimana melibatkan rakyat di dalam proses pengambilan keputusan sehingga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dan pada akhirnya proses pembangunan menjadi berkualitas.

Mengapa itu tidak terjadi karena ini ada defiasi ke arah sebuah otoritarian baru," terangnya.

Dia berharap pemerintahan baru hasil Pilpres 2024 mendatang diharapkan mampu membangun bangunan politik dengan kultur demokrasi yang efektif. Sehingga pemerintahannya dapat mensejahterakan rakyat sebesar-besarnya dan meraih re-industrialisasi yang lebih substansial.

"Pemerintahan baru hasil Pilpres 2024 diharapkan adalah membangun bangunan politik yang dengan kultur demokrasi yang efektif pemerintahannya untuk mensejahterakan rakyatnya sebesar-besarnya dan meraih juga re-industrialisasi yang lebih substansial," tutupnya.

Artikel Terkait
Bansos, Bagian dari Konstruksi Politik Otoritaian untuk Pemenangan Politik
Artikel Terkini
Hari ini Pengurus FOKBI Gelar Silaturahmi Jelang Musda di Jakarta
Pemred indonews.id Hadiri Halal Bi Halal di Kediaman Laksamana Purn Ade Supandi
Menikah di Balai Sarwono, Bregas Ingin Merasakan Atmosfer Adat Jawa yang Kental
Pelepasan 247 Calon Siswa Bintara Bakomsos dan Tamtama Polri Terpadu Tahun Angkatan 2024
Wujudkan Kemandirian Daerah, Kepala BSKDN Dorong Proyek Perubahan Jadi Inovasi
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas