Jakarta, INDONEWS.ID - Lembaga Riset Internasional (LRI) Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan (i-MAR) IPB University bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar dialog kebijakan kelautan dan perubahan iklim terkait kawasan konservasi laut.
Dialog dilakukan bersama para pemangku kepentingan seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University, dan beberapa CSOs seperti Rekam Nusantara Foundation (RNF). Kegiatan tersebut turut didukung oleh LRI Lingkungan dan Perubahan Iklim (LPI) IPB University dan SEAFOAM Climateworks Center, Monash University.
Prof Luky Adrianto, Kepala i-MAR IPB University mengatakan, tujuan utama dialog ini adalah untuk membahas kemajuan proses inklusi sektor baru kelautan di dalam the Second National Determined Contribution (S-NDC).
Dialog ini dilakukan untuk memotivasi segenap pemangku kepentingan dalam mempercepat proses substansi sektor kelautan sebagai sektor baru yang sudah disepakati untuk dicantumkan dalam SNDC Indonesia yang secara nasional akan ditargetkan sebelum Agustus 2024.
“Sebuah tantangan besar sesungguhnya ketika kelautan dianggap penting untuk menjadi sektor baru dalam SNDC Indonesia. Tinggal bagaimana keberanian pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memasukkan komitmen baru melalui kebijakan kelautan termasuk di dalamnya terkait ekosistem karbon biru dalam kerangka Tata Kelola Kawasan Konservasi Laut atau Marine Protected Areas (MPAs),” kata Prof Luki yang juga Chair of ISSG-SEAFOAM Indonesia, ketika memberikan sambutannya.
Dalam arahan pembukaan dialog, Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan KKP, Dr Firdaus Agung menyampaikan, Pemerintah Indonesia melalui KKP memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan peran kawasan konservasi laut dalam mencapai tujuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pihaknya juga berkomitmen memasukkan perluasan kawasan konservasi ke dalam NDC dan kebijakan terkait perubahan iklim.
Sementara itu, perwakilan dari Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P4K), Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) KKP, Barnard Purba menyampaikan kemajuan inklusi sektor kelautan dalam proses penyusunan SNDC khususnya dalam konteks regulasi dan protokol pengelolaan ekosistem karbon biru, termasuk di dalamnya proses regulasi tentang perdagangan karbon biru.
Sebagai tambahan, Prof Rizaldi Boer dari LRI-LPI IPB University secara teknis menjelaskan tantangan terkait inklusi kelautan dalam SNDC khususnya protokol dan metodologi data terkait ekosistem karbon biru.
Ia menambahkan pentingnya strategi Indonesia di kancah negosiasi untuk memperkuat komitmen perbaikan data kuantitatif dan kualitatif tentang karbon biru.
Dalam dialog ini pula CEO Climateworks Center, Monash University, Guntur Setiyono memperkenalkan program kebijakan South East Asia Framework for Ocean Action and Mitigation (SEAFOAM) yang dibangun dalam konteks kolaborasi antar pihak melalui pembentukan Indonesia Scientific Steering Group (ISSG) SEAFOAM yang dipimpin oleh Prof Luky Adrianto.
SEAFOAM akan lebih banyak bekerja untuk mendukung riset kebijakan terutama dalam memperkuat substansi Climate and Ocean Dialogue (COD) yang sudah sangat diperlukan terutama dalam forum-forum Chief of Parties (COP) perubahan iklim.
Para peserta juga menyepakati bahwa dialog kebijakan kelautan dan perubahan iklim seperti ini akan terus menjadi agenda reguler baik dalam tataran makro, meso dan mikro yang akan terus dikawal oleh LRI i-MAR bekerja sama dengan LRI-LPI.
Komitmen yang ditetapkan secara nasional atau yang lebih dikenal Nationally Determined Contribution (NDC) merupakan sebuah komitmen yang dibuat oleh negara-negara pihak yang meratifikasi Persetujuan Paris (Paris Agreement) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai tujuan iklim global.
Persetujuan Paris sendiri disepakati pada 2015 oleh hampir semua negara di dunia dengan tujuan utama untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celsius, dan idealnya tidak melebihi 1,5 derajat Celsius pada akhir abad 21. Sebagai bagian dari persetujuan ini, setiap negara wajib untuk berkontribusi dengan menetapkan komitmen dan target nasional mereka yang dikenal sebagai NDC.
NDC merupakan dokumen yang sangat penting karena merupakan komitmen untuk menyelamatkan bumi dari krisis iklim. Ambisi dan implementasi NDC menjadi penentu apakah kita akan mampu menahan laju pemanasan global di tingkat yang relatif aman bagi kehidupan. ***