Jakarta, INDONEWS.ID - Ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Batam, Kepulauan Riau, mengikuti pawai mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pada Minggu (21/6/2026). Kegiatan yang diinisiasi Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam itu digelar di tengah munculnya berbagai kritik dan permintaan dari sejumlah kelompok masyarakat agar program MBG dihentikan.

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai pelibatan anak dalam aktivitas demonstrasi yang bernuansa politik praktis tidak hanya berdampak pada kualitas demokrasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

Program Manager Policy and Strategic Litigation CELIOS, Muhamad Saleh mengatakan, koordinasi, pengarahan, maupun fasilitasi terhadap anak dalam aktivitas politik dapat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya ketentuan yang melarang penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik serta menjamin hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dalam berbagai bentuk.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana sesuai dengan rezim hukum perlindungan anak yang berlaku.

Selain itu, CELIOS juga mengingatkan bahwa dalam konteks dugaan adanya mobilisasi massa yang bersifat terorganisir dan berbasis imbalan dalam aksi dukungan terhadap program MBG, maka praktik tersebut tidak hanya bermasalah secara etik dan demokratis, tetapi juga dapat berimplikasi hukum apabila digunakan untuk mengganggu, menghalangi, atau memengaruhi secara tidak sah proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

Tindakan yang mengarah pada obstruction of justice tersebut, kata CELIOS, merupakan pelanggaran serius.

Dia menilai bahwa demokrasi tidak boleh dijalankan dengan standar ganda. Ruang sipil yang sehat, katanya, ditandai oleh keberanian warga untuk berbeda pendapat, bukan oleh banyaknya massa yang dikerahkan untuk memuji pemerintah.

”Ketika pelajar dan mahasiswa yang kritis menghadapi ancaman dan sanksi, sementara mobilisasi dukungan terhadap program pemerintah justru difasilitasi, termasuk dengan melibatkan anak dalam ruang politik orang dewasa, negara seharusnya menjamin kebebasan berekspresi secara setara, bukan menentukan suara mana yang layak didengar dan suara mana yang harus dibungkam,” kata Saleh.

Dalam perspektif ekonomi, stabilitas semu yang diciptakan melalui pembungkaman suara kritis demi menjaga market confidence justru berpotensi menjadi bumerang.

Lembaga pemeringkat internasional dan investor global semakin menaruh perhatian pada aspek tata kelola (governance) dan kepastian hukum yang inklusif. Penurunan kualitas demokrasi Indonesia di mata EIU mengirimkan sinyal meningkatnya risiko ketidakpastian hukum (regulatory risk) di masa depan.

Sementara itu, Peneliti Ekonomi CELIOS, Jaya Darmawan, mengatakan bahwa kualitas demokrasi dan kualitas tata kelola ekonomi tidak dapat dipisahkan.

“Membungkam kritik demi menjaga kepercayaan pasar adalah ilusi. Pasar yang sehat membutuhkan demokrasi yang sehat. Investor global saat ini semakin memperhatikan kualitas tata kelola, kepastian hukum, dan kebebasan sipil,” ujar Jaya.

”Jika ruang demokrasi terus menyempit, partisipasi publik direkayasa secara transaksional, dan dukungan politik dibangun melalui mobilisasi massa yang tidak sehat, Indonesia justru menghadapi peningkatan risiko yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan pasar dan daya tarik investasi jangka panjang,” tambahnya.

Standar Ganda

Menurut CELIOS, aksi demonstrasi “Mendukung MBG” menunjukkan korelasi mengkhawatirkan antara kebijakan ekonomi-politik negara dengan kualitas berdemokrasi.

Pengkondisian standar ganda dalam mengekspresikan pendapat di ruang publik, di satu sisi meredam aksi kritis pelajar dan mahasiswa secara koersif (kasus Agustus 2025), sementara di sisi lain, melakukan mobilisasi anak-anak pelajar untuk mendukung program populis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi potret nyata industri demokrasi yang merusak pondasi demokrasi substantif Indonesia.

Negara, kata CELIOS, secara sengaja memberikan tekanan kepada kelompok usia muda produktif (SMA/mahasiswa) yang bersuara kritis hingga ke titik ekstrem melalui sanksi akademik, ancaman pencabutan bantuan sosial pendidikan, ancaman drop out, hingga kriminalisasi.

Sebaliknya, negara berlaku sebaliknya pada keterlibatan publik dalam agenda pro-pemerintah melalui insentif transaksional jangka pendek bagi kelompok masyarakat rentan, baik kepada ibu-ibu maupun anak sekolah.

Rekayasa demokrasi ini berpotensi semakin memperburuk skor Indonesia dalam laporan tahunan Economist Intelligence Unit (EIU).

Karena itu, CELIOS mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk komodifikasi politik yang melibatkan anak, menghentikan represi terhadap hak berkumpul pelajar, serta mengembalikan ruang publik sebagai arena pertukaran gagasan yang merdeka tanpa bayang-bayang disinsentif ekonomi maupun ancaman pidana. *